Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

107 Rusun Ponpes Dibangun Dalam Periode Tahun 2015-2018

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sebanyak 107 rumah susun (rusun) pondok pesantren (ponpes) dibangun dalam periode 2015-2018. Jumlah unitnya mencapai 3.040 unit dengan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 946,1 miliar yang bertujuan mendukung kegiatan belajar para santri serta penataan kawasan ponpes.

Pembangunan rusun ponpes merupakan bagian dari Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada pada tanggal 29 April 2015 lalu di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah sebagai bagian Nawa Cita dan proyek strategis nasional.

Sebanyak 22 tower rumah susun akan selesai dibangun tahun 2017 dengan total anggaran yang dialokasikan melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebesar Rp 214,8 miliar. Rusun ponpes tersebut memiliki jumlah unit mencapai total 660 unit.

Pembangunan rusun ponpes tahun 2015 sebanyak 25 rusun dengan 770 unit dengan anggaran Rp 231,7 miiar. Kemudian di tahun 2016, Kementerian PUPR membangun 20 rusun dengan jumlah 600 unit dan anggaran Rp 169.6 miliar. Sementara tahun 2018, jumlah rusun yang dibangun akan meningkat menjadi sebanyak 40 rusun dengan jumlah unit sebanyak 1.010 unit dengan anggaran Rp 330 miliar.

Setiap pondok pesantrennya dibangun satu rusun 3 lantai yang dapat menampung sekitar 216 santri.

“Pembangunan rusun disamping untuk pekerja, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), TNI/Polri, mahasiswa, juga santri di pondok pesantren. Ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah dan penataan kawasan lingkungan pendidikan. Semoga rusun bisa memberikan kontribusi nyata bagi santri dalam menimba ilmu,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Berbeda dengan rusun MBR, rusun ponpes dibangun dengan model mirip barak dilengkapi fasilitas kamar tidur, meja belajar, lemari, listrik dan air bersih. Pada tiap lantai dapat menampung 72 orang dan dilengkapi oleh 10 unit toilet, 10 unit WC, 2 unit tempat wudhu, 1 unit janitor dan 2 unit pantri. Dengan ketersedian beragam fasilitas tersebut, kata Menteri Basuki, para santri dapat merasa nyaman selama menempuh pendidikan di ponpes.

Tentunya para santri yang tinggal di rusun juga harus belajar hidup tenggang rasa dengan santri lainnya terutama dalam menjaga kebersihan dan ketertiban. Rusun ponpes adalah salah satu cara untuk mendidik generasi muda agar terbiasa hidup di hunian vertikal.

Salah satu Rusun Ponpes yang tengah dibangun tahun ini adalah Rusun Santri Putri Pondok Pesantren Mustofhawiyah Purba Baru, Lembah Sorik di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara yang dimulai pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Maret 2017.

Beberapa daerah yang akan dibangunkan rusun ponpes oleh Kementerian PUPR tahun ini antara lain, Pidie Jaya, Mandailing Natal, Padang Pariaman, Lampung Timur, Ogan Komering Ulu Timur, Tasikmalaya, Magelang, Semarang, Ende, Madiun, Nganjuk, Pasuruan, Sintang, Hulu Sungai Selatan, dan Bone.

Sementara beberapa yang telah selesai dibangun pada 2015-2016 antara lain, Rusun Ponpes Darul Ulum yang terletak di Semarang, Rusun Ponpes Al Hidayah di Banyumas-Jawa Tengah, Rusun Ponpes Nahdlatul Ulum di Maros-Sulawesi Selatan dan Rusun Ponpes Darul Hikmah Tulungagung-Jawa Timur yang keduanya telah diresmikan penggunaannya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Januari lalu.

Selain rusun ponpes, Kementerian PUPR juga membangun rusun sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), TNI/Polri, pekerja dan mahasiswa. Dalam kurun waktu tiga tahun 2015-2017, tambahan unit rumah yang dibangun melalui pembangunan rusun-rusun tersebut mencapai 5.485 unit. (*) / Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR