SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

129 Rumah Di Kota Yogyakarta Terima Bantuan Bedah Rumah

JAKARTA – Sebanyak 129 rumah di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 lalu menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian PUPR. Bantuan perumahan senilai Rp 1,52 Milyar dari pemerintah tersebut disalurkan di 10 desa dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat di kota gudeg tersebut.

“Ada 129 rumah di kota Yogyakarta yang mendapatkan bantuan bedah rumah atau BSPS dari Kementerian PUPR pada tahun 2017 lalu,”ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Johny Sofyan Fajar Subrata saat menerima audiensi Komisi C DPRD Kota Yogyakarta bersama SKPD Pemkot Yogyakarta di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurut Johny, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  (BSPS) adalah Bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Bantuan tersebut diajukan oleh Pemda setempat dari seluruh Indonesia ke Kementerian PUPR.

“Tingkat kepadatan rumah di kota Yogyakarta cukup tinggi. Oleh karena itu, kebutuhan akan perumahan pun cukup tinggi. BSPS ini kami salurkan untuk membantu meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang kurang layak huni,”tandasnya.

Berdasarkan data yang ada, penyaluran BSPS di salurkan di lima kecamatan yakni Kecamatan Kota Gede, Ngampilan, Umbul Harjo, Wirobrajan, Tegalrejo yang terdiri dari 10 desa antara lain Prenggan (5 unit), Purbayan (16 unit), Rejowinangun (19 unit), Notoprajan (14 unit), Giwangan (12 unit), Sorosutan (7 unit), Tahunan (2 unit), Pakuncen (5 unit), Patangpuluhan (4 unit) dan Karangwaru (45 unit).

“Kami berharap perusahaan – perusahaan besar di Kota Gudeg ini bisa ikut membantu masyarakat di sektor perumahan melalui program CSR yang mereka miliki. Sebab penanganan masalah perumahan tidak akan  mampu dituntaskan jika hanya mengandalkan dana APBN dan APBD,”tandasnya. (Ristyan/ Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR)

KRITERIA SUBJEK PENERIMA BSPS

  1. WNI yang sudah berkeluarga;
  2. berpenghasilan maksimal sebesar upah minimum provinsi setempat;
  3. Memiliki atau menguasai tanah;
    1. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
    2. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
    3. Tidak dalam status sengketa, dan
    4. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang
  1. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni;
  2. Belum pernah menerima BSPS dari pemerintah;
  3. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya, dibuktikan dengan:
    1. Memiliki tabungan bahan bangunan
    2. Telah memulai pembangunan rumah sebelum memperoleh bantuan
    3. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS
    4. Memiliki tabungan uang yang dijadikan dana tambahan BSPS
  4. Bersedia membentuk kelompok paling banyak 20 (dua puluh) orang

Birkom PUPR