SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

2018, Kementerian PUPR Target PSU Untuk 27.500 Rumah Bersubsidi

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mentargetkan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk 27.500 unit rumah bersubsidi di seluruh Indonesia. Adanya bantuan PSU berupa jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah terpadu serta sistem air bersih yang baik diharapkan mampu membuat masyarakat lebih nyaman tinggal di rumah bersubsidi pemerintah.

“Tahun 2018 ini kami (Kementerian PUPR-red) akan menyalurkan bantuan PSU untuk 27.500 unit rumah bersubsidi di seluruh Indonesia,”ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana saat membuka kegiatan Kick Off Meeting Bantuan Pembangunan PSU Rumah Umum Tahun Anggaran 2018 Wilayah I dan II yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Fasilitasi Rumah Umum Direktorat Rumah Umum dan Komersial di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Dadang menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, sebenarnya minat pengembang untuk mengajukan bantuan PSU dari pemerintah sangat besar. Hal itu menunjukkan bahwa minat pengembang untuk membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat sangat besar.

“Permintaan dari pengembang untuk bantuan PSU perumahan bersubsidi yang masuk ke kami berjumlah sekitar 130.000 unit rumah. Padahal anggaran bantuan PSU hanya 27.500 unit. Jumlah bantuannya pun Rp 6,2 juta per unit rumah bersubsidi. Kami tidak bisa memenuhi seluruh permintaan pengembang ini karena memang anggarannya terbatas,”terangnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, lanjut Dadang, pihaknya kini akan menerapkan sistem kuota prosentase dari setiap pengembang sehingga penyaluran PSU bisa lebih merata. Selain itu, sejumlah kriteria pun juga harus dipenuhi oleh para pengembang jika ingin mendapatkan bantuan tersebut. Adapun bentuk bantuan yang diberikan dalam PSU berupa jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah serta sistem air bersih.

”Bantuan PSU ini juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang harus dilaksanakan dengan baik. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi MBR dalam memperoleh rumah baru dalam bentuk rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun,”tandasnya.

Untuk mendorong kemudahan dalam penyaluran bantuan PSU ini, imbuh Dadang, pihaknya juga melakukan pemotongan jalur birokrasi. Salah satunya adalah tidak diperlukannya rekomendasi dari pemerintah kabupaten/ kota dalam pengajuan proposal bantuan PSU. Akan tetapi, pengembang cukup meminta surat kesediaan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mau menerima bantuan PSU dari pemerintah pusat ini.

“Bantuan PSu ini dilaksanakan dengan menggunakan uang negara. Jadi tujuannya difokuskan untuk membantu MBR untuk memiliki rumah dengan lingkungan yang aman dan nyaman untuk ditempati,” harapnya.

Selain itu, untuk mendorong pemerataan bantuan PSU, pihak Kementerian PUPR hanya memberikan bantuan sebesar 30 persen dari daya tampung rumah bersubsidi yang dibangun pengembang. “Kami juga hanya memberikan bantuan PSU untuk perumahan bersubsidi dan kepada pengembang yang benar-benar focus membangun rumah bersubsidi,”katanya.

Dukungan Pengembang

Sementara itu, sejumlah pengembang di daerah juga memberikan dukungan kepada Kementerian PUPR yang melanjutkan penyaluran bantuan PSU tersebut. Salah satunya adalah Direktur PT. Tri Mitra Bina Laras, Randi Setiawan, yang membangun perumahan bersubsidi Panorama Hegar Manah di Bandung.

“Saat ini kami membangun 600 unit rumah bersubsidi di Bandung. Kami harap bantuan PSU itu bisa segera dilaksanakan mengingat banyak konsumen kami yang telah menunggu bantuan tersebut sebab jalan lingkungan saat ini belum di beton,”katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Halim Kasalim selaku Direktur PT Wiratama Perkasa Putra. Saat ini pihaknya juga tengah mengembangkan  sebanyak 400 unit rumah bersubsidi yakni Griya Indah Cikampek di Cikampek.

“Harga rumah yang kami jual sesuai dengan harga rumah bersubsidi dari pemerintah. Kami harap meski harga rumahnya murah namun dengan bantuan PSU dari pemerintah tentunya lingkungan perumahan bisa lebih baik karena fasilitas jalan lingkungan yang baik,”ujarnya. (Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR)