2019, PUPR Bangun 16 Menara Rusunawa di Jatim

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jawa Timur (Jatim). Pada 2018, di provinsi itu dibangun 45 menara (tower) rusunawa yang tersebar di berbagai kota.

“Sedangkan pada 2019 akan dilakukan pembangunan sebanyak 16 menara yang akan diperuntukan bagi aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa, dan santri di pondok pesantren,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dalam siaran pers peresmian Rusunawa Mahasiswa Griya Kertabhumi Universitas Brawijaya di Malang, Jatim, Jum’at (6/9).

Dia mengatakan, pembangunan rusunawa juga bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya melalui pembangunan rusunawa untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan Rusunawa tersebut adalah Universitas Brawijaya (UB) di Malang.

“Pada 2019, Kementerian PUPR menyelesaikan pembangunan satu tower rusunawa untuk mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang,” kata dia.

Prosesi peresmian Rusunawa ditandai dengan penandatanganan prasasti Rusunawa Griya Kertabhumi oleh Khalawi dan disaksikan oleh Rektor UB Prof. Dr. Nuhfil Hanani AR. Selain itu, Walikota Malang Sutiaji dan Kasatker Pengembangan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR Bisma Staniarto.

Pembangunan Rusunawa ini, kata Khalawi, merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat. “Pembangunan Rusunawa ini merupakan bagian dari Program Satu Juta Rumah. Kami berharap dengan tinggal di Rusunawa ini, para mahasiswa bisa lebih semangat belajar dan menuntut ilmu di perguruan tinggi ini,” katanya.

Sebagai informasi, Rusunawa Griya Kertabhumi dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR pada 2018. Rusunawa ini memiliki spesifikasi bangunan setinggi empat lantai dengan total unit hunian sebanyak 50 unit yakni dua unit kamar untuk difabel dan 48 kamar standar.

Tipe kamar masing-masing adalah tipe 24 meter persegi (m2) serta dapat menampung 196 mahasiswa. Anggaran untuk pembangunan rusunawa ini sebesar Rp 11,9 miliar.

Selain itu, rusunawa ini juga sudah dilengkapi dengan meubelair seperti tempat tidur, meja dan kursi belajar dan lemati pakaian. Kementerian PUPR juga telah melengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitasnya (PSU) berupa jalan paving blok, lampu taman, dan drainase.

Sejuta Rumah

Sementara itu, Khalawi mengatakan, Program Sejuta Rumah (PSR) selama kurun waktu 2015 sampai 2018 berhasil membangun sebanyak 3,54 juta unit. Sedangkan pada 2019, pemerintah menargetkan pembangunan PSR sebanyak 1,25 juta unit dengan capaian realisasi sampai dengan 2 September 2019 sebanyak 874.043 unit. Menurut Nuhfil Hanani, pihaknya telah menerima bantuan rusunawa sebanyak tiga menara. Rusunawa dari PUPR di UB ada di tiga lokasi yakni dua tower di Jalan Veteran dan satu di Kampus Dieng.

“Rusunawa ini akan dihuni oleh mahasiswa Pascasarjana baik dari dalam negeri maupun luar negeri sepeeti mahasiswa dari Palestina Rusia, Solomon dan beberapa negara lainnya. Kami harap Kementerian PUPR ke depan bisa menambah bangunan Rusunawa untuk Universitas Brawijaya,” ujar dia.

Maga, salah seorang mahasiswa Pascasarjana asal Rusia menyatakan, dirinya sangat senang dengan fasilitas yang diberikan pemerintah Indonesia di rusunawa ini. “Saya sangat senang tinggal di rumah susun ini karena aman dan fasilitasnya juga bagus dan lengkap,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ahmad, mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya yang berasal dari Yaman. Menurut dia pengelola rusunawa tersebut telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga para mahasiswa dapat belajar dengan nyaman “Semua pelayanan di rusunawa ini sangat bagus,” ujar dia.

Bedah Rumah

Sementara itu, Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR menyatakan siap membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan, Provinsi Lampung untuk melakukan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah tersebut. Tahun ini, setidaknya 450 RTLH di Kabupaten Way Kanan akan mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dari Kementerian PUPR.

“Kami akan memberikan bantuan bedah rumah tidak layak huni untuk masyarakat di Kabupaten Way Kanan sebanyak 450 unit rumah,” ujar Khalawi Abdul Hamid didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi Direktorat Rumah Swadaya, Rubiyo saat menerima audiensi Wakil Bupati Way Kanan, Edward Antony di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (5/9).

Menurut Khalawi, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sangat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab, bantuan tersebut dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah yang mereka tempati.

“Kami berharap Pemerintah daerah bisa ikut membantu kami dalam proses pendataan masyarakat yang rumahnya tidak layak huni untuk mendapatkan bantuan ini. Untuk itu, perlu ada nya perhatian khusus dari Kepala Daerah untuk pelaksanaan program bedah rumah ini,” terangnya.

Kementerian PUPR, imbuh Khalawi, juga akan menerjunkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) untuk mendampingi masyarakat selama masa pelaksanaan bedah rumah berlangsung. Penyaluran dana BSPS akan disalurkan melalui bank penyalur dana BSPS apabila semua proses administrasi dan verifikasi yang dilakukan TPM selesai di lakukan. Penyaluran dana BSPS tentunya juga melihat kesiapan masyarakat atau kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 158/ KFTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan BSPS Tahun Anggaran 2019, jumlah besaran anggaran untuk masing-masing penerima BSPS dibagi berdasarkan beberapa kategori. Pertama, peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di daerah provinsi sebesar Rp 17,5 juta per unit rumah.

Selain itu, peningatan Kualitas Rumah Swadaya di Khusus Pulau-pulau kecil dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 35 juta per unit rumah. Sedangkan kategori yang kedua adalah Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang jumlahnya Rp 35 juta. “Semua program penyaluran dana bedah rumah atau BSPS Kementerian PUPR tidak dipungut biaya sama sekali,” tandasnya. / Kompu PUPR