SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

37 Bank Pelaksana Dukung Penyaluran KPR FLPP Tahun 2019

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melaksanakan Penandatangan Perjanjian Kersama Operasional (PKO) dengan 10 Bank Pelaksana yang telah menjalani assessment dua bulan terakhir, pada hari Jumat (15/3) di Ruang Serba Guna SDA Kementerian PUPR disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Bank tersebut adalah 1. BRI Agroniaga, 2. KEB Hana, 3. Sulteng, 4. Nagari Syariah, 5. Aceh Syariah, 6. Jambi Syariah, 7. Kaltimtara, 8. Jateng, 9. Jateng Syariah dan 10. DIY.

Dengan telah ditandatanganinya PKO, maka Bank Pelaksana penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2019 telah berjumlah 37 Bank. Sebelumnya pada tanggal 21 Desember 2018 telah ditandatangani PKO dengan 25 Bank Pelaksana, yaitu 25 bank penyalur FLPP Tahun 2019 tersebut terdiri dari 4 Bank Umum Nasional, 2 Bank Umum Syariah dan 13 Bank Pembangunan Daerah, serta 6 Bank Pembangunan Daerah Syariah, yaitu : 1. Bank BTN; 2. Bank BRIS; 3. Bank BNI; 4. Bank Papua; 5. Bank Sumut Syariah; 6. Bank BJB Syariah; 7. Bank BJB; 8. Bank Sumut; 9. Bank Kalbar; 10. Bank Mandiri; 11. Bank BRI; 12. Bank Sultra; 13. Bank Sulselbar; 14. Bank Sumselbabel; 15. Bank Sulsebar Syariah; 16. Bank NTT; 17. Bank BTN Syariah; 18. Bank Jambi; 19. Bank Jatim; 20. Bank Jatim Syariah; 21. Bank Nagari; 22. Bank Sumselbabel Syariah; 23. Bank Kalteng; 24. Bank Kalsel; dan 25. Bank Kalsel Syariah. Kemudian pada  Januari dan Februari 2019, disusul penandatangan PKO Bank Artha Graha dan Bank NTB Syariah.

Dalam sambutannya Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti menyampaikan apresiasi terhadap Bank Pelaksana dan berharap segera untuk menyalurkan dana FLPP agar dapat mencapai target yang ada dan mampu menunjang pencapaian Program Sejuta Rumah. Sementara itu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Ekoheri Poerwanto dalam sambutannya lebih memperkenalkan hadirnya Ditjen baru di Lingkungan Kementerian PUPR.

Tahun 2019 target penyaluran 67.000 unit dengan alokasi dana Rp7,1 triliun yang bersumber dari DIPA Rp5,2 triliun dan proyeksi pengembalian pokok Rp1,9 triliun.