37 Bank Pelaksana Dukung Penyaluran KPR FLPP Tahun 2019

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melaksanakan Penandatangan Perjanjian Kersama Operasional (PKO) dengan 10 Bank Pelaksana yang telah menjalani assessment dua bulan terakhir, pada hari Jumat (15/3) di Ruang Serba Guna SDA Kementerian PUPR disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Bank tersebut adalah 1. BRI Agroniaga, 2. KEB Hana, 3. Sulteng, 4. Nagari Syariah, 5. Aceh Syariah, 6. Jambi Syariah, 7. Kaltimtara, 8. Jateng, 9. Jateng Syariah dan 10. DIY.

Dengan telah ditandatanganinya PKO, maka Bank Pelaksana penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2019 telah berjumlah 37 Bank. Sebelumnya pada tanggal 21 Desember 2018 telah ditandatangani PKO dengan 25 Bank Pelaksana, yaitu 25 bank penyalur FLPP Tahun 2019 tersebut terdiri dari 4 Bank Umum Nasional, 2 Bank Umum Syariah dan 13 Bank Pembangunan Daerah, serta 6 Bank Pembangunan Daerah Syariah, yaitu : 1. Bank BTN; 2. Bank BRIS; 3. Bank BNI; 4. Bank Papua; 5. Bank Sumut Syariah; 6. Bank BJB Syariah; 7. Bank BJB; 8. Bank Sumut; 9. Bank Kalbar; 10. Bank Mandiri; 11. Bank BRI; 12. Bank Sultra; 13. Bank Sulselbar; 14. Bank Sumselbabel; 15. Bank Sulsebar Syariah; 16. Bank NTT; 17. Bank BTN Syariah; 18. Bank Jambi; 19. Bank Jatim; 20. Bank Jatim Syariah; 21. Bank Nagari; 22. Bank Sumselbabel Syariah; 23. Bank Kalteng; 24. Bank Kalsel; dan 25. Bank Kalsel Syariah. Kemudian pada  Januari dan Februari 2019, disusul penandatangan PKO Bank Artha Graha dan Bank NTB Syariah.

Dalam sambutannya Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti menyampaikan apresiasi terhadap Bank Pelaksana dan berharap segera untuk menyalurkan dana FLPP agar dapat mencapai target yang ada dan mampu menunjang pencapaian Program Sejuta Rumah. Sementara itu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Ekoheri Poerwanto dalam sambutannya lebih memperkenalkan hadirnya Ditjen baru di Lingkungan Kementerian PUPR.

Tahun 2019 target penyaluran 67.000 unit dengan alokasi dana Rp7,1 triliun yang bersumber dari DIPA Rp5,2 triliun dan proyeksi pengembalian pokok Rp1,9 triliun.