SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

4.734 Rumah Untuk Pekerja dan MBR Diresmikan

Bekasi – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan Rumah Pekerja Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/5). Selain meresmikan, Presiden Jokowi juga turut menyaksikan penandatanganan 300 akad kredit konsumen. Peresmian perumahan bersubsidi tersebut merupakan salah satu realisasi Program Satu Juta Rumah (PSR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi.

Turut mendampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soedjono, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Direktur Utama BTN Maryono, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti.

Skema pembiayaan rumah bersubsidi tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR bagi MBR mendapatkan rumah layak huni sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bantuan tersebut diberikan melalui subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), Subsidi Selisih Bunga/Subsidi Selisih Marjin (SSB/SSM) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Dengan meningkatnya harga tanah di perkotaan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu MBR untuk memenuhi kebutuhan memiliki rumah. “Saya senang sekali pembangunan rumah sederhana untuk pekerja dan MBR seperti di Cikarang ini dapat dilaksanakan. Tipe rumahnya 25/60, harganya Rp 112 sampai 141 juta,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan sambutan.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa subsidi pemerintah banyak membantu rakyat untuk dapat mengatur keuangannya sendiri sehingga dapat memiliki rumah. “Kita ingin terus membangun rumah rakyat seperti ini diseluruh kota di Indonesia, karena sudah dianggarkan dalam DIPA Kementerian PUPR,” tambah Presiden Jokowi.

Pada dua tahun pertama pelaksanaan PSR, program kepemilikan rumah bagi MBR yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan dari Kementerian PUPR sebanyak 259.695 unit dengan total pembiayaan sebesar Rp 12,11 triliun. Untuk tahun 2017 ini, ditargetkan meningkat menjadi tidak kurang sebanyak 345.000 unit dengan total pembiayaan sebesar Rp 15,6 triliun.

“Dengan adanya target ini, saya mendorong masyarakat khususnya MBR untuk dapat memanfaatkan Program KPR Bersubsidi dari Pemerintah, karena KPR bersubsidi ini memiliki keuntungan yaitu, suku bunga tetap 5 persen, mendapatkan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta, jangka waktu sampai dengan 20 tahun, DP 1% dan bebas PPN,” tutur Menteri Basuki.

Pembangunan rumah pekerja Villa Kencana Cikarang pembangunannya dilaksanakan oleh PT. Arrayan Bekasi Development (ABD) melalui KPR Bersubsidi yang disalurkan oleh Bank BTN. Melalui kemitraan ini, MBR bisa memiliki rumah tapak dengan uang muka (down payment/DP) sekitar Rp 1,12 juta dan cicilan sekitar Rp 800 ribu per bulan.

Perumahan tersebut memiliki rencana pembangunan sebanyak 8.749 unit yang dibangun diatas lahan seluas 105 hektar. Saat ini telah dibangun sebanyak 4.734 unit dimana kredit KPR bersubsidi yang telah diberikan bagi 3.612 unit rumah.

Menteri Basuki memberikan apresiasi kepada PT. ABD dan Bank BTN karena telah berkomitmen mendukung PSR. “Saya menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mendukung PSR dan aktif berperan serta di sektor perumahan dan permukiman,” tutur Menteri Basuki. Pada tahun 2016 terdapat 3 provinsi dengan realisasi KPR bersubsidi terbesar, yaitu Jawa Barat (87.091 unit), Banten (24.671 unit), dan Kalimantan Selatan (14.430 unit). (nrm)

Biro Komunikasi Publik