SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

400 unit rumah FLPP di Rajeg Dikunjungi Petugas Lapangan PPDPP dalam Sehari

Usai menjalani bimbingan teknis secara teori selama 2 hari, pada hari ketiga Petugas Lapangan PPDPP lakukan kunjungan lapangan bersama dengan Divisi Pemantauan dan Evaluasi unit kerja Direktur Operasi PPDPP.

Kegiatan dilakukan di Perumahan Griya Asri Sukamanah 2, Rajeg, Kab. Tangerang, Banten. Kegiatan yang menyertakan 13 Petugas PPDPP yang terdiri dari 8 Petugas Lapangan, 4 Petugas Verifikasi, dan 1 Petugas Administrasi, dan 4 staf internal. PPDPP menargetkan 400 unit rumah KPR FLPP di perumahan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu hari.

Turut serta terjun ke lapangan Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan dan Dewan Pengawas PPDPP, Achmad Saefudin mendampingi Petugas Lapangan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Berbincang-bincang dengan Ketua RW dan warga setempat, Nostra Tarigan dan Achmad Saefudin mengingatkan ketentuan yang berlaku pada pemanfaatan subsidi rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), seperti wajib dihuni, tidak dipindahtangankan dalam waktu yang ditentukan, hingga pemasangan plat KPR-FLPP di masing-masing rumah.

Banyak respon dan dukungan positif warga Perumahan Griya Asri Sukamanah 2 terhadap program pemerintah ini. Suharto misalnya, salah satu warga telah tinggal di Blok D ini telah menempati rumahnya selama 3 tahun. Suharto merasa bantuan pemerintah ini meringankan bebannya untuk memperoleh rumah. “Semoga perumahan subsidi seperti ini terus diadakan, supaya bisa punya rumah dengan mudah,” ujarnya. Senada dengan Suharto, Susila yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini telah tinggal selama 4 tahun juga merasa senang dapat tinggal di Perumahan Griya Asri Sukamanah 2. “Semoga rumah seperti ini terus dibuat, agar warga seperti kami banyak yang dapat menempati,” ujar Susila yang saat ini bersama istri telah memiliki 2 orang anak.

Dari keterangan RW setempat, akad kredit Perumahan Griya Asri Sukamanah 2 pertama kali dilakukan pada tahun 2014. Total unit rumah yang dibangun adalah 1.373 unit sejak tahun 2013 sampai dengan selesai pada bulan Mei 2018. Saat ini fasum yang sudah tersedia adalah 1 Masjid yang dibangun oleh pengembang PT. Asri Yulian Pratama, 2 Mushalla yang dibangun dari dana swadaya masyarakat dan pengembang, 1 lapangan volley dari dana swadaya masyarakat. Selain itu, masih ada 7 lokasi fasos/fasum yang telah disediakan pengembang dengan jenis peruntukkannya diserahkan kepada pengurus warga melalui kesepakatan bersama para penghuninya.