Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Kementerian PUPR Gelar Pameran Rumah Rakyat

Jakarta – Setelah sukses dengan Pameran Rumah Rakyat 2016 di tiga kota, yaitu Jambi (12 – 16 Oktober 2016), Banyuwangi (14 – 18 Oktober 2016) dan Kendari (26 – 30 Oktober 2016), Pameran Rumah Rakyat 2016 kini hadir di Jakarta. Pameran ini akan berlangsung selama 5 hari hingga 13 November mendatang di Exhibition Hall Gedung Smesco, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengatakan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga rumah agar terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya mulai dari KPR subsidi dengan skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), bantuan selisih bunga, bantuan uang muka dan penyederhanaan-penyederhanaan regulasi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIII, yang menyederhanakan 33 jenis regulasi menjadi 11 regulasi, dan memangkas waktu pengurusan ijin hingga 700 hari menjadi tidak lebih dari 44 hari.

Bagi para pengembang rumah MBR, Kementerian PUPR juga menyiapkan bantuan prasarana umum (PSU) bagi kawasan permukiman seperti akses jalan lingkungan dan drainase. Menteri Basuki mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pameran ini untuk mendapatkan rumah subsidi pemerintah yang terjangkau dan layak huni.

“Ini uang dari APBN semua jadi silakan manfaatkan sebesar-besarnya untuk mendapatkan rumah layak huni,” kata Menteri Basuki. Turut hadir dalam pembukaan pameran, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa, Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Budi Hartono.

Ditambahkan Menteri Basuki program sejuta rumah yang digaungkan pemerintah merupakan upaya percepatan penyediaan perumahan sebagai salah satu hak warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun menurutnya tidak bisa hanya Kementerian PUPR saja tapi juga mengajak pemerintah daerah karena izin-izin ada di pemerintah daerah.

“Kalau perizinan dipermudah maka biayanya juga akan menjadi lebih murah. Karena dengan 11 perizinan waktu 44 hari maksimal dihitung biaya perizinan hanya menjadi 30 persen. Ini akan mempengaruhi harga rumah yang ditawarkan kepada para konsumen yang membutuhkan khusus nya untuk MBR,” jelasnya.

Pameran rumah rakyat kali ini mengangkat tema sesuai dengan Hari Habitat Dunia 2016 yaitu “Perumahan Penggerak Perkotaan Berkelanjutan”. Peserta pameran disamping Kementerian PUPR, juga kalangan bank pelaksana yang sudah mengadakan perjanjian kerjasama operasional dengan PPDPP, Bapertarum PNS, Perum Perumnas, pengembang perumahan anggota asosiasi perumahan seperti REI, Apersi, Apernas, Asperi, Aspera, dan Asprumnas.

Direktur Utama PPDPP, Kementerian PUPR Budi Hartono selaku penyelenggara pameran mengatakan melalui tujuan pameran ini adalah mempertemukan masyarakat yang membutuhkan rumah dan para pengembang perumahan MBR. Untuk rumah dengan skema KPR FLPP di Jakarta harganya sebesar Rp 133.500.000.

Ditambahkannya, secara total penyaluran dana FLPP yang dikelola oleh PPDPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan September tahun 2016 adalah sebanyak 475.452 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp 26,29 Triliun.

Sebaran penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016 berdasarkan jenis KPR yang terdiri atas KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. KPR Sejahtera Tapak mendominasi penyerapan dana FLPP yaitu mencapai 475.677 unit.

Sebaran penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016 berdasarkan provinsi, 3 (tiga) tertinggi adalah provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur. Sedangkan dari sisi pekerjaan swasta (74%), PNS (13%) dan wirawasta (8%).

Sampai dengan akhir bulan September 2016 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPDPP dengan 24 bank pelaksana yaitu: BTN, BTN Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Riau Kepri, Bank Sumut, Bank Kalteng, Bank Papua, Bank Jatim, Bank NTT, Bank Sumut Syariah, Bank Sultra, Bank Kalsel, Bank DIY, Bank Nagari, Bank NTB, Bank BJB, Bank Jateng, dan Bank Mayora. (*)