Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Polri dan PNS Polri Masih Butuh Rumah

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengikuti pameran rumah rakyat yang diadakan oleh Polri mulai dari Rabu (14/12) hingga Kamis (15/12). Pameran rumah ini merupakan jabaran dan implementasi salah satu program prioritas Kapolri terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia Polri. Program ini juga sejalan dengan program Pemerintah untuk dapat membangun satu juta rumah. Sehingga program ini diapresiasi dengan baik oleh PT Real Estate Indonesia dalam menyediakan rumah bagi pegawai Polri (anggota Polri dan PNS Polri).

Pameran ini dibuka oleh Wakapolri Komjen Syafruddin. Ia berharap rumah bersubsidi dapat membantu anggota Polri untuk peningkatan kualitas hidup mereka. “Profesional ditingkatkan, kesejahteraan ditingkatkan. Kalau profesionalitas mau meningkat, kan harus meningkatkan kesejahteraan,” ujar Syafruddin kepada wartawan usai berkeliling melihat beberapa stan pameran, di Auditorium PTIK, Jl. Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pengadaan perumahan ini merupakan kerja sama antara PT ASABRI dengan Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia dan empat perusahaan perbankan. Perumahan ini diperuntukan untuk pegawai Polri, baik anggota Polri maupun PNS Polri.

Rumah subsidi ini rata-rata bertipe 36, lengkap dengan garasi, halaman depan dan halaman belakang. Subsidi yang diberikan tergantung dari tiap golongan anggota Polri atau PNS. Adanya perumahan bersubsidi ini berdasarkan terebitnya Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 tentang asuransi sosial prajurit TNI, anggota kepolisian dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Syafruddin, ada beberapa kemudahan bagi anggota Polri dan PNS Polri untuk mendapatkan rumah ini. Selain harganya yang cukup terjangkau, bagi anggota yang masa baktinya kurang dari 20 tahun karena akan pensiun tetap bisa mengangsur dengan uang pensiun. Ini kan murah sekali, harganya Rp 100 jutaan, uang muka Rp 1 juta, bunga 5 persen. (Untuk yang pensiun) Duit pensiunnya kan ada, Rp 1 juta sebulan kan cukup,” sebut dia.

“Kita butuh sekali (perumahan), jangankan anak buah, jenderal saja ada yang kos,” terang Syafruddin.