SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Ikut Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR TA 2017

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono tampil sebagai salah satu narasumber pada acara sosialisasi yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Acara dengan tema Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR Tahun 2017 di Hotel Ambhara, Selasa (10/1) dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.

Dalam sambutannya, Maurin mengatakan bahwa stakeholder dari program sejuta rumah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan dan masyarakat itu sendiri. Untuk itu dukungan semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan program ini. “Uang yang dikelola merupakan uang negara sehingga harus disalurkan dengan benar dan tepat sasaran.

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh berbagai mitra kerja seperti bank pelaksana, pengembang, asosiasi perumahan dan Bapertarum dan Perum Perumnas ini tak hanya menghadirkan Direktur Utama PPDPP tetapi juga Direktur Pola Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dan juga dari Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Dalam paparannya BUdi Hartono menyampaikan tentang kinerja yang dicapai oleh PPDPP pada tahun 2016. Budi mengapresiasi bank-bank pelaksana yang sudah menyalurkan dana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tercatat pada tahun 2016 Bank BTN Konvensional dan Bank BTN Syariah menyalurkan KPR FLPP terbanyak diikuti oleh Bank Artha Graha dan Bank Papua. Selain itu provinsi Jawa Barat masih menduduki posisi tertinggi sebagai provinsi yang banyak menyerap KPR FLPP diikuti oleh Banten dan Kalimantan Selatan.

Sampai Desember 2016, tercata KPR FLPP telah tersalurkan sebanyak 496.065 unit, terdiri dari 495.808 rumah tapak dan 266 unit rumah susun dengan total nilai Rp 28,219 Triliun. Dari KPR FLPP yang tersalurkan, sebanyak 74% terdistribusi kepada MBR dengan pekerjaan swasta, 13% adalah PNS dan wiraswasta hanya 8% dan 4% TNI Polri dan lain-lainnya hanya 1%.

Tahun 2017, PPDPP akan menyalurkan dan mengelola dana pembiayaan perumahan yang lebih transparan, akuntabel, responsibel dan fairness. Selain itu PPDPP menurut Budi juga akan melakukan peningkatan layanan dengan pemberlakuan sistem aplikasi e-FLPP, SLA pencairan dana FLPP dari PPDPP ke Bank Pelaksana 3 Hari Kerja, setelah dokumen dinyatakan lengkap. Pemberlakuan sistem host to host antara PPDPP dengan Bank Pelaksana serta pemberlakuan pelaksanaan verifikasi dilakukan lebih awal berdasarkan Surat Persetujuan yang diterbitkan Bank Pelaksana.