SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Menteri PUPR Minta REI Tetap Dukung Program Sejuta Rumah

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) periode 2016 – 2019 yang baru saja terpilih untuk tetap mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat melalui Program Satu Juta Rumah.

“Kami berharap hubungan baik antara Kementerian PUPR dengan para pengembang salah satunya seperti asosiasi pengembang REI bisa terus dilanjutkan. Kami juga harap REI tetap mendukung Program Satu Juta Rumah di tahun 2017 ini,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menerima audiensi Ketua Umum REI periode 2016 – 2019 Soelaeman Soemawinata bersama jajaran pengurus DPP REI di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (4/1) kemarin.

Tampak hadir mendampingi Menteri PUPR pada kegiatan itu Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Irjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus.

Basuki menambahkan,dirinya percaya jajaran pengurus REI yang baru ini akan membuat program kerja khususnya pembangunan rumah bagi masyarakat yang dapat disinergikan dengan program yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, dia meminta agar REI juga mau memberitahukan kesulitan-kesulitan maupun hambatan apa saja yang ada di lapangan terkait pembangunan perumahan bagi masyarakat kepada Kementerian PUPR agar bisa segera ditindaklanjuti.

“Saya minta pengurus REI juga bisa memberitahukan ke kami (Kementerian PUPR-red) jika ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait pembangunan rumah bagi masyarakat. Jadi segala permasalahan di lapangan bisa diselesaikan dengan baik,” terangnya.

Menteri PUPR juga menyampaikan bahwa pada tahun 2017 ini pemerintah tetap fokus pada pemerataan pembangunan sehingga tidak ada ketimpangan antar daerah di Indonesia. Dirinya juga berterima kasih dengan apa yang akan dicanangkan oleh REI yaitu untuk memperkecil ketimpangan antara kaya dan miskin dalam kepemilikan rumah untuk MBR.

“Jika ada kesulitan terkait dengan masalah perumahan saya minta REI untuk bisa langsung berkoordiansi dengan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan untuk mencari solusi bersama untuk mencapai kesuksesan kerjasama dalam Program Satu Juta Rumah,” harapnya.

Pada kegiatan tersebut, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata juga berkesempatan memperkenalkan jajaran pengurus DPP REI periode 2016 – 2019 yang telah terbentuk usai Musyawarah Nasional REI beberapa waktu lalu. Dirinya juga berharap melalui audiensi ini bisa terjalin komunikasi dan kerjasama dengan Kementerian PUPR dalam mendukung dan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di seluruh Indonesia.

Menurut pria yang akrab di sapa Eman tersebut, pengukuhan pelantikan pengurus DPP REI terdiri dari 212 pengurus yang berasal dari 3.700 perusahaan yang merupakan anggota REI di seluruh Indonesia. Dalam kepengurusan DPP REI ini ada 28 Wakil Ketua Umum yang mengurusi berbagai bidang mulai dari Bidang Tata Ruang, Kawasan dan Properti Ramah Lingkungan, Bidang Kawasan Industri, Bidang Perbankan, Pembiayaan Komersial dan Real Estate, Bidang Perundangan-undangan & Regulasi Properti, Bidang Kerjasama dan Investasi, Bidang Rumah Susun, Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif, serta Bidang Pertanahan.

REI, imbuh Eman, juga siap mendukung Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan pemerintah. REI saat ini sedang fokus untuk pembangunan perumahan bagi anggota TNI / POLRI, PNS dan perumahan bagi para pekerja di kawasan industri yang diperuntukan untuk MBR. “Masa tiga tahun kepemimpinan saya dalam DPP REI ini merupakan waktu yang sangat singkat. Untuk itu saya mempunyai program prioritas yang terfokus pada tiga hal yaitu pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI/POLRI, PNS, dan Perumahan bagi pekerja di kawasan Industri untuk mewujudkan perumahan untuk MBR dan mensukseskan Program Satu Juta Rumah,” terangnya.

Eman menambahkan, REI saat ini juga sedang menunggu kabar baik dari Kementerian PUPR yang kabarnya sedang merampungkan pembahasan turunan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya terkait pelaksanaan hunian berimbang. Pihaknya berharap supaya peraturan pelaksanaan pembangunan hunian berimbang yang mewajibkan pengembang untuk membangun rumah mewah, rumah menengah dan rumah murah dengan perbandingan 1 : 2 : 3 itu lebih fleksibel di lapangan. Adanya aturan hunian berimbang diharapkan dapat mendorong pengembang untuk lebih bersembangan dalam membangun rumah dalam Program Satu Juta Rumah. (Nilam / Ristyan – Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan)