Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Kementerian PUPR Peroleh Sertifikasi Elektronik untuk Sistem e-FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR mendapatkan sertifikasi elektronik untuk sistem e-FLPP dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Ini merupakan hasil kerja sama antara PPDPP dan Balai Sertifikasi Elektronik Lemsaneg dalam rangka pengamanan sistem e-FLPP pada hari ini, Kamis (6/4) di Jakarta.

Kerja sama ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan sertifikat elektronik dan menjamin otentikasi dan keaslian data serta nir-penyangkalan dalam transaksi elektronik pada sistem elektronik di PPDPP. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono dan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara, Anton Setyawan disaksikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dan Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara, Syarul Mubarak.

Sistem e-FLPP merupakan sistem yang memfasilitasi proses permohonan pencairan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Bank Pelaksana. Sistem ini sudah berjalan semenjak bulan Agustus 2016 dan diresmikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sistem ini terus dikembangkan baik dari sisi proses bisnis maupun dari sisi keamanannya. Diharapkan dari sinergi yang terjalin dengan Lemsaneg, akan memperkuat keamanan sistem e-FLPP.

Lana Winayanti, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan PPDPP atas sinergitas dengan Lemsaneg. Sehingga keamanan transaksi yang dilakukan lebih aman ke depannya. PPDPP memang terus berinovasi untuk mengembangkan program e-FLPP. Sejauh ini sistem e-FLPP telah digunakan oleh seluruh Bank Pelaksana yang telah bekerja sama dengan PPDPP.

Setelah penandatangan kerja sama dilakukan, PPDPP akan langsung melaksanakan proses Go Live Secure Connection (token) sistem e-FLPP kepada Bank Pelaksana. Penggunaan teknologi secure token ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Lemsaneg dan PPDPP merupakan pengguna pertama teknologi secure token tersebut.

Tak hanya masalah keamanan data, PPDPP terus melakukan peningkatan pengawasan terhadap ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP dengan melakukan berbagai upaya, antara lain, yaitu dengan pemanfaatan data KTP – elektronik, nomor pokok wajib pajak dan penggunaan data pemakaian listrik. Upaya ini sebagai usaha untuk memastikan bahwa yang membeli rumah dengan KPR FLPP adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebelumnya PPDPP juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) mengenai penggunaan data data KTP – elektronik. Data setiap pembeli rumah KPR FLPP akan dicocokan dengan data KTP – elektronik yang berada di Kemendagri. Selain itu, PPDPP juga telah membahas kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan data nomor pokok wajib pajak.

Untuk memastikan bahwa rumah KPR FLPP yang telah dibeli dihuni, maka PPDPP akan bekerja sama dengan PLN untuk melihat pemakaian listriknya. Dengan melihat pola pemakaian listrik, akan tampak rumah tersebut dihuni atau tidak. Jika rumah tersebut tidak dihuni maka PPDPP akan menindaklanjuti dengan teguran kepada pembeli.
Saat ini PPDPP telah menyalurkan dan mengelola dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 untuk 496.475 unit rumah dengan nilai FLPP sebesar Rp28,26 triliun.

Sebaran penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan bulan Februari 2017 berdasarkan bank pelaksana, 3 (tiga) tertinggi adalah: (1) Bank BTN dengan jumlah 435.120 unit (87,64%); (2) Bank BTN Syariah dengan jumlah 31.454 unit (6,34%); dan (3) Bank BRI Syariah sebesar 9.836 unit (1,98%).

Sebaran penyaluran dana FLPP tahun 2010 sampai dengan bulan Februari 2017 berdasarkan provinsi, 3 (tiga) tertinggi adalah provinsi Jawa Barat dengan jumlah 187.451 unit (37,76%), kemudian menyusul provinsi Banten dengan jumlah 51.914 unit (10,46%), dan yang ketiga adalah provinsi Jawa Timur sebesar 33.245 unit (6,70%).

Pada tahun 2017 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPDPP dengan 27 bank pelaksana yaitu: Bank BJB, Bank BJB Syariah, Bank Artha Graha, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank Sumut, Bank Sumut Syariah, Bank NTB, Bank DIY, Bank Papua, Bank Jambi, Bank Sumselbabel, Bank Sumselbabel Syariah, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Nagari, Bank NTT, Bank Sultra, Bank Jateng, Bank SulutGo, Bank Riau Kepri, Bank Sulselbar, Bank Sulselbar Syariah, Bank Mayora, Bank Jatim, Bank BNI dan Bank Mandiri.