SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Bahas Pemadanan Data FLPP Dengan Data Kependudukan, NIK, Dan KTP Elektronik Kemendagri

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Divisi Database, Unit Kerja Direktur Operasi pada hari Senin (3/4), telah menerima hasil pemadanan data Debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2010-2016 dengan data kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasil tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan PPDPP dengan Kemendagri pada hari Rabu (29/3) bertempat di Hotel Veranda, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, PPDPP membahas konsep metode Pemadanan Data Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP dengan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik, Kemendagri.

Hadir dalam pembahasan tersebut Direktur Operasi PPDPP, Divisi Database, Divisi Teknologi Informasi, perwakilan Divisi Pemantauan dan Evaluasi, dan Tim dari Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kemendagri. Pembahasan ini secara khusus mendiskusikan metode pemadanan data yang akan dilakukan antara data eksisting FLPP dengan data Kemendagri. Dalam pembahasannya, terdapat beberapa field data yang akan dipadankan yaitu NIK, Nama, Provinsi, Nama Ibu Kandung.

Secara teknis, tingkat kesulitan pemadanan data akan sangat bergantung pada kondisi data yang akan dipadankan. Semakin lengkap dan benar data yang akan dipadankan, maka prosesnya akan menjadi semakin mudah. Terkait dengan hal tersebut, kondisi kelengkapan data FLPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur tentang FLPP masih sangat terbatas, sehingga pemadanan data FLPP dengan data Kemendagri menjadi tidak mudah untuk dilakukan. Dengan demikian, pembahasan ini memberikan masukan dan solusi bagi Kementerian PUPR untuk dapat menyempurnakan kebijakan FLPP terkait dengan penyempurnaan kelengkapan data Debitur FLPP.

Hasil dari pembahasan ini disepakati bahwa Kemendagri akan melakukan pemadanan data berdasarkan dua metode alternatif yang disusun oleh Kemendagri maupun yang diusulkan oleh PPDPP Kementerian PUPR. Hasil pemadanan data akan disampaikan oleh Kemendagri kepada PPDPP untuk kemudian disepakati dan ditetapkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam pemadanan data. Kedepan, untuk data calon Debitur FLPP yang akan diuji, dipastikan akan melalui tahapan pengecekan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik, sehingga tingkat ketepatan sasaran program pembiayaan perumahan KPR Sejahtera FLPP dapat ditingkatkan. /M. Nauval