PPDPP Bahas Pemadanan Data FLPP Dengan Data Kependudukan, NIK, Dan KTP Elektronik Kemendagri

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Divisi Database, Unit Kerja Direktur Operasi pada hari Senin (3/4), telah menerima hasil pemadanan data Debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2010-2016 dengan data kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasil tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan PPDPP dengan Kemendagri pada hari Rabu (29/3) bertempat di Hotel Veranda, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, PPDPP membahas konsep metode Pemadanan Data Debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP dengan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik, Kemendagri.

Hadir dalam pembahasan tersebut Direktur Operasi PPDPP, Divisi Database, Divisi Teknologi Informasi, perwakilan Divisi Pemantauan dan Evaluasi, dan Tim dari Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kemendagri. Pembahasan ini secara khusus mendiskusikan metode pemadanan data yang akan dilakukan antara data eksisting FLPP dengan data Kemendagri. Dalam pembahasannya, terdapat beberapa field data yang akan dipadankan yaitu NIK, Nama, Provinsi, Nama Ibu Kandung.

Secara teknis, tingkat kesulitan pemadanan data akan sangat bergantung pada kondisi data yang akan dipadankan. Semakin lengkap dan benar data yang akan dipadankan, maka prosesnya akan menjadi semakin mudah. Terkait dengan hal tersebut, kondisi kelengkapan data FLPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur tentang FLPP masih sangat terbatas, sehingga pemadanan data FLPP dengan data Kemendagri menjadi tidak mudah untuk dilakukan. Dengan demikian, pembahasan ini memberikan masukan dan solusi bagi Kementerian PUPR untuk dapat menyempurnakan kebijakan FLPP terkait dengan penyempurnaan kelengkapan data Debitur FLPP.

Hasil dari pembahasan ini disepakati bahwa Kemendagri akan melakukan pemadanan data berdasarkan dua metode alternatif yang disusun oleh Kemendagri maupun yang diusulkan oleh PPDPP Kementerian PUPR. Hasil pemadanan data akan disampaikan oleh Kemendagri kepada PPDPP untuk kemudian disepakati dan ditetapkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam pemadanan data. Kedepan, untuk data calon Debitur FLPP yang akan diuji, dipastikan akan melalui tahapan pengecekan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik, sehingga tingkat ketepatan sasaran program pembiayaan perumahan KPR Sejahtera FLPP dapat ditingkatkan. /M. Nauval