SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

51 Pengembang KPR Bersubsidi Hadir di IPEX 2019

Jakarta, 2 Februari 2019 – Indonesia Property Expo kembali hadir di Jakarta Convention Center (JCC). Bertempat di Lobby Hall B, acara yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dengan kegiatan serupa ini telah berlangsung selama 17 kali penyelenggaraan. Hadir dalam seremoni pembukaan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Sedangkan hadir mewakili Kementerian PUPR, Dirjen Penyediaan Perumahan, Khalawi yang didampingi Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono.

Pameran kali ini menghadirkan 869 proyek properti yang tersebar di Indonesia yang di dalamnya melibatkan 51 pengembang KPR Subsidi. Direktur Utama BTN, Maryono dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan data penyelenggaraan IPEX sebelumnya (tahun 2018) telah tercatat transaksi sebesar Rp.18,4 Triliun yang berupa KPR Subsidi dan Non-Subsidi. Sedangkan tahun ini BTN menargetkan Rp. 6 Triliun pada pameran pertama, dan Rp.11 Triliun pada pelaksanaan IPEX berikutnya dalam tahun yang sama dengan target pengunjung 350 ribu pengunjung “Dalam 4 tahun ini BTN memberikan kontribusi dengan bank yang realisasinya mencapai 757.000 unit rumah baik subisidi/nonsubsidi, dengan realisasi rumah subisidi hampir 94% dari anggaran KPR subsidi yang disediakan pemerintah” ujar Maryono dalam sambutannya. Dalam pembukaan IPEX 2019 ini BTN juga melaunching program “Portal BTN Properti” yang dimana dapat memperkuat digital ecosystem. Selain itu BTN juga melaunching produk “KPR GAESS..” yaitu program KPR yang membidik generasi Millenial maupun KPR Mikro seperti asosiasi ataupun komunitas.

Ditemui di tempat yang sama, Khalawi memberikan apresiasi terhadap BTN yang tetap konsisten mendukung KPR Subsidi. Hal tersebut bertujuan untuk menggairahkan pasar properti dan mendukung program pemerintah dengan menggunakan konsep internet dan digital yang semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi “Ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dengan konsep kolaborasi” ujarnya. Khalawi juga menambahkan bahwa pihak pemerintah akan terus mendorong bank lainnya untuk terus berperan serta. Pemerintah tahun ini menargetkan Program Sejuta Rumah mencapai 1.250.000 unit rumah. Saat ini progressnya program Sejuta Rumah tiap tahun semakin meningkat, pemerintah terus mencoba door to door dengan para pelaku usaha,baik bank pelaksana maupun pengembang.

Sedangkan terkait kenaikan batas harga untuk rumah subsidi disampaikan Khalawi hal tersebut berdasar dari dasar kenaikan harga tanah berbeda-beda, biaya produksi yang meningkat, dan kemampuan dari MBR itu sendiri. Saat ini disimulasikan kenaikan 3 hingga 7,75 %, berdasarkan dari survey yang dilakukan di lapangan. “Tapi itu baru diusulkan ke Kementerian Keuangan, dan kemungkinan berlaku untuk 2 tahun, 2019 dan 2020. Saat ini sebelum ada penetapan yang baru, masih menggunakan batasan harga 2018” ujar Khalawi menambahkan.