SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Program Kotaku, Kementerian PUPR Bersama Warga Batu Merah Ambon Atasi Kumuh

Ambon–Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu pagi (14/2/2018). Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Dilokasi tersebut dilakukan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 2,5 km dengan nilai Rp 860 juta dan pembangunan saluran drainase sepanjang 350 meter dengan biaya sebesar Rp 242 juta melalui alokasi anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR tahun 2018. Sebagian pekerjaan jalan sudah dapat diselesaikan dan dirasakan manfaatnya dimana sebelumnya jalan yang ada berupa tanah yang sulit dilewati apabila terjadi hujan.

Jumlah masyarakat setempat yang menjadi pekerja dalam kegiatan tersebut per hari nya sebanyak 28-30 orang. Untuk tukang mendapatkan upah sebesar Rp 120 ribu/hari dan pekerja sebesar Rp 100 ribu/hari selama 3 bulan.

“Kotaku merupakan program kolaborasi. Tidak hanya Pemerintah Pusat, tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah dan warga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Kalau masyarakat tidak dilibatkan maka kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” kata Menteri Basuki.

Dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman, Kementerian PUPR bersama pemangku kepentingan lainnya telah mencanangkan gerakan 100-0-100 yakni tersedianya 100 persen akses air minum bagi masyarakat, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen tersedia akses sanitasi sehat bagi masyarakat pada tahun 2019.

Dalam penanganan kawasan kumuh salah satunya melalui program Kotaku. Program Kotaku tidak hanya bertujuan membangun infrastruktur lingkungan namun juga meningkatkan ekonomi warga dan prilaku hidup sehat masyarakat.

Capaian tahun 2017 Kementerian PUPR dibidang infrastruktur permukiman yakni pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dari target 4.997 liter/detik tercapai 4.832 liter/detik, penanganan kawasan kumuh dengan target 1.058 hektar tercapai 5.961 hektar, dan infrastruktur sanitasi persampahan dari target menjangkau 2,8 juta kepala keluarga (KK) tercapai 2,6 juta KK.

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 11,28 triliun untuk program padat karya tunai. Program tersebut yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat ( Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), pembangunan rumah swadaya maupun Rusun dan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

Alokasi anggaran padat karya di Provinsi Maluku melalui P3TGAI di 55 lokasi yang ada di 4 kabupaten sebesar Rp 12,73 miliar, pemeliharaan jalan nasional sepanjang 1.772 km sebesar Rp 32,1 miliar, PISEW di 21 lokasi yang berada di 6 kabupaten sebesar Rp 12,6 miliar dan Kotaku di 24 kelurahan di 3 kabupaten/kota sebesar Rp 13,7 miliar.

Untuk padat karya bidang perumahan, akan dilakukan melalui program rumah swadaya bagi 3.500 unit di 11 kabupaten dengan anggaran Rp 52,5 miliar.

Turut mendampingi Menteri Basuki dalam kunjungan tersebut, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Gtv/Iwn)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR