Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Gelar Sosialisasi Akun Baru bagi Satker PPDPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan gelar rapat Sosialisasi Akun Baru untuk BLU di Hotel Veranda, Rabu 28 Februari 2018. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran PPDPP ini turut mengundang Wahyu Triyoga, Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan untuk mempertajam pembahasan. Rapat yang dibuka oleh Monhilal, selaku Kuasa Pengguna Anggaran PPDPP menyampaikan bahwa pembaharuan akun perlu diperhatikan saat menyampaikan laporan dalam rangka tertib administrasi.

Rapat ini juga dihadiri oleh unsur pegawai bidang keuangan yang ada di PPDPP, seperti Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran PPDPP, Bendahara Penerimaan PPDPP, Staf Satuan Kerja PPDPP, Perwakilan Divisi Perencanaan dan Anggaran, Perwakilan Divisi Akuntansi, dan Perwakilan Divisi Rumah Tangga dan Aset.