e-FLPP Menuju TOP 40 Pelayanan Publik 2018

Selasa, 10 Juli 2018 – Setelah e-FLPP masuk dalam TOP 99 Pelayanan Publik 2018 yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), maka Selasa (10/7) bertempat di Ruang Sriwijaya Gedung Kementerian PAN-RB, sistem ini dipaparkan di depan para juri untuk disaring menuju TOP 40 Pelayanan Publik 2018. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), sebagai inovator sistem ini bersama dengan 15 Instansi Kementerian dan 82 unit pelayanan lainnya dari instansi pemerintah di seluruh Indonesia dijadualkan mengikuti proses yang ada.

Dalam kurun waktu 30 menit, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti didampingi oleh Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono bersama dengan Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan memaparkan di hadapan tim juri independen yang dipimpin oleh JB Kristiadi dengan anggota : Siti Zuhro, Nurjaman Mochtar, Tulus Abadi, dan Refly Harun.

Lana Winayanti menjelaskan secara detail bagaimana e-FLPP bekerja. E-FLPP hadir untuk menjawab permasalahan dalam pengujian data calon debitur yang sebelumnya dilakukan secara manual, antara lain : data yang disampaikan tidak lengkap/tidak sesuai; proses pengujian memakan waktu yang lama; pengecekan data debitur kurang akurat; proses antrian pengujian data yang tidak tertib; dan keamanan data tidak terjamin.

Dampak dari masalah yang ada mengakibatkan proses pencairan dana FLPP terlambat; kurang menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat; kurang efisien dari sisi waktu dan biaya; serta berujung pada pelayanan kepada stakeholders menjadi tidak prima.

Hadirnya e-FLPP sejak diluncurkan oleh Menteri PUPR pada tanggal 3 Agustus 2016 lalu membawa inovasi berupa otomatisasi pengujian data calon debitur, integrasi dengan data kependudukan Dukcapil Kemendagri, pengamanan sistem dengan penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan membangun Database Terpusat (Data Center). Inovasi ini menjadikan penyaluran dana FLPP lebih cepat, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat dengan cara melakukan penolakan secara otomatis terhadap data yang tidak valid, memberikan efisiensi dan efektifitas dari sisi biaya, sehingga meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.

“Dengan sistem e-FLPP, proses pengujian data untuk 8.000 calon debitur (6 batch) dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 jam;” demikian ditegaskan Lana Winayanti dalam paparannya.

Perlu diketahui, PPDPP merupakan lembaga yang bertugas untuk mengelola dan menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR melalui Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.  Hingga per 6 Juli 2018, realisasi FLPP yang disalurkan telah mencapai Rp. 1,25 Triliun sebanyak 10.829 unit rumah.