SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Lanjutkan Rangkaian Host to Host di Balikpapan

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kembali melanjutkan kegiatan Pelaksanaan SIT dan UAT implementasi host to host bersama 13 Bank Pelaksana Penyalur KPR FLPP di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 1 hingga 5 April 2019 mendatang. Bank tersebut antara lain Bank BNI, Bank Riau Kepri, Bank Kaltimtara, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Sumsel Babel, Bank BJB, Bank Kalsel Syariah, Bank Sulselbar, Bank Sultra, Bank Kalsel, Bank Aceh, Bank Kalbar, Bank Sulselbar Syariah, dan Bank Kalteng.

Dengan didampingi oleh Plt. Kadiv Divisi Teknologi Infofrmasi, Moch. Ichsan; Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono hadir dan berkesempatan membuka acara sekaligus memberi sambutan. Dalam kesempatan ini Direktur Utama PPDPP menyampaikan beberapa berita yang berkaitan dengan Rumah Subsidi, seperti pelantikan pejabat komisioner BP Tapera; berita teraktual kasus pemalsuan IMB oleh salah satu oknum pengembang di Sentani, Papua; dan implementasi pelaksanaan penerapan host to host.

Budi menyampaikan, Pembentukan BP Tapera sudah sampai pada tahap pelantikan pejabat Deputi Komisionernya yang dilakukan pada hari Jum’at lalu, 29 Maret 2019, dimana salah satu pejabat Deputi Komisionernya adalah mantan Direktur Operasi PPDPP, yaitu Nostra Tarigan yang menjabat sebagai Deputi Komisioner bidang Hukum dan Umum.

Selain itu, Budi Hartono juga menyampaikan tentang berita terkait pemalsuan surat IMB yang dilakukan oleh salah satu oknum pengembang di daerah Sentani, Papua yang kini menjadi masalah baru yang cukup serius. Sehingga Dia berharap, kedepannya agar Pihak Bank sebagai perwakilan pemerintah yang paling terdepan dalam penyaluran bantuan kepemilikan rumah subsidi agar lebih teliti lagi dalam mengecek calon pengembang yang akan membangun dan menyediakan rumah subsidi.

“kita harus lebih teliti mulai dari mengecek objeknya, lokasinya dan IMB-nya, apakah sudah lengkap semuanya sebelum terjadinya akad, karena mencegah lebih baik daripada mengatasi yang telah terjadi” ujar Budi mengingatkan.

Selanjutnya, terkait kegiatan pelaksanaan SIT (system integration testing) dan UAT (User Acceptance Testing), Budi Hartono mengatakan, bahwa pengimplementasian system host to host ini merupakan angin segar bagi kita semua yang memiliki wewenang dalam menyalurkan rumah susidi untuk MBR sebagai bentuk nyata akuntabilitas-pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBN Pemerintah.

“Dengan host to host ini, kita bisa memastikan pengembalian pokok, pengembalian pembayaran tarif itu tepat jumlah dan tepat waktu dan semua berdasarkan sistem.” terang Budi. Pada kesempatan yang sama Plt. Kepala Divisi Teknologi Informasi PPDPP, Moch. Ichsan menyampaikan laporan hasil kegiatan host to host yang baru saja selesai dilakukan di solo pada minggu lalu. “Alhamdulillah di Solo itu kita sudah berhasil melaksanakan SIT dan UAT terhadap 12 Bank Pelaksana hingga tahap online rekening Koran digital.”