Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Asosiasi Diminta Segera Registrasi Anggotanya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan yang  berkoordinasi dengan Ditjen Bina Konstruksi mengharuskan semua pengembang yang tergabung dalam asosiasi pengembang untuk segera meregistrasikan diri agar bisa membangun rumah yang dibiayai dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk tahap awal, pengembang melalui asosiasi meregistrasi anggotanya melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dari awal tahun  hingga Maret 2018.

Untuk mengetahui apakah anggotanya sudah terdaftar atau belum bisa dicek di http://pecking.ppdpp.id. Registrasi pengembang ini dilakukan dilatarbelakangi oleh UUD no 1 Tahun 2011 tentang Perumaan dan Kawasan Permukiman. Dimana pada pasal 13 dinyatakan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan perumahan harus melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, masih ditemuinya permasalahan rumah tidak layak huni, infrastruktur yang belum memadai dan belum tersedianya data/informasi pengembang yang akurat dalam rangka pemantauan dan pembinaan.

Usulan kriteria pengembang perumahan bersubsidi adalah berbadan hukum, memiliki akte pendirian perusahaan, memiliki surat izin usaha perdagangan, memiliki tanda daftar perusahaan, terdaftar sebagai anggota asosiasi pengembang perumahan bersubsidi dan mempunyai tenaga ahli di bidang pembangunan perumahan yang bersertifikat.