Asosiasi Diminta Segera Registrasi Anggotanya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan yang  berkoordinasi dengan Ditjen Bina Konstruksi mengharuskan semua pengembang yang tergabung dalam asosiasi pengembang untuk segera meregistrasikan diri agar bisa membangun rumah yang dibiayai dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk tahap awal, pengembang melalui asosiasi meregistrasi anggotanya melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dari awal tahun  hingga Maret 2018.

Untuk mengetahui apakah anggotanya sudah terdaftar atau belum bisa dicek di http://pecking.ppdpp.id. Registrasi pengembang ini dilakukan dilatarbelakangi oleh UUD no 1 Tahun 2011 tentang Perumaan dan Kawasan Permukiman. Dimana pada pasal 13 dinyatakan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan perumahan harus melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, masih ditemuinya permasalahan rumah tidak layak huni, infrastruktur yang belum memadai dan belum tersedianya data/informasi pengembang yang akurat dalam rangka pemantauan dan pembinaan.

Usulan kriteria pengembang perumahan bersubsidi adalah berbadan hukum, memiliki akte pendirian perusahaan, memiliki surat izin usaha perdagangan, memiliki tanda daftar perusahaan, terdaftar sebagai anggota asosiasi pengembang perumahan bersubsidi dan mempunyai tenaga ahli di bidang pembangunan perumahan yang bersertifikat.