SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Audiensi Anggota komisi V DPR RI Bersama Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR

John Siffy Mirin, anggota Komisi V DPR RI berkunjung dan melakukan dialog dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti pada hari Selasa (25/9) di kantor Ditjen Pembiayaan Perumahan. Turut mendampingi Lana, Direktur Layanan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Bimo Adi Nursanthyasto, Kepala Divisi Humas dan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan TA serta perwakilan daerah Papua.

Kunjungan yang dilakukan menurut John Siffy Mirin dalam rangka koordinasi pembangunan KPR bersubsidi  di Papua. Papua masih membutuhkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk masyarakatnya. Namun saat ini ada beberapa persoalan di Papua. Salah satunya adalah pelepasan lahan hak ulayat. Sekedar informasi bahwa hak ulayat adalah  hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum tertentu atas suatu wilayah tertentu yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain masalah itu, John Siffy Mirin juga menyampaikan bahwa tipe rumah KPR FLPP yang ada saat ini masih kurang memadai bagi masyarakat Papua. “Kami mengusulkan tipe rumah FLPP adalah 45 karena secara sosial dan biologis tipe yang ada sekarang tidak terpenuhi,” ujarnya meyakinkan.

Menanggapi usulan dari anggota Komisi V DPR RI ini Lana menyarakan agar diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan kajian dari akademis sehingga dasarnya kuat.