Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Backlog Tahun 2015 Turun Menjadi 11,4 Juta

Berdasarkan data home ownership rate/persentase rumah tangga (rutta) yang menempati rumah milik sendiri tahun 2015 per provinsi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, maka tercatat adanya peningkatan dari 78 persen pada tahun 2010 menjadi 82,63 persen tahun 2015 angka home ownership rate Indonesia. Hal ini menurut Nostra Tarigan, Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), terdapat penurunan backlog tahun 2015 menjadi sekitar 11,4 juta rutta dari semula 13,5 juta rutta pada tahun 2010. Angka ini merupakan total rutta baik MBR maupun non MBR.

Dari data BPS tersebut, juga diketahui bahwa persentase rutta yang menempati rumah milik sendiri terendah di bawah 70 persen adalah DKI Jakarta (51,09%) dan Kepulauan Riau (67,67%). Sedangkan dengan kuantitas jumlah backlog kepemilikan rumah terbesar di atas 1 juta rumah tangga adalah Jawa Barat sekitar 2,3 juta rutta, DKI Jakarta sekitar 1,3 juta rutta dan Sumatera Utara sekitar 1,03 juta rutta.

Sedangkan dengan persentase home ownership rate tertinggi di atas 90persen adalah Sulawei barat (91,47%), Jawa Tengah (90,93%), Jawa Timur (90,46%) dan Lampung (90,35%) dan provinsi dengan kuantitas jumlah backlog kepemilikan rumah terkecil adalah Sulawesi Barat sekitar 28 ribu rutta.