Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Bank Mayora Resmi Salurkan KPR Sejahtera

Dari Laporan Bulan Juli 2016 yang telah dirilis oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ada wajah baru dari Bank Pelaksana penyalur KPR Sejahtera dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tercatat per 19 Juli 2016, Bank Mayora telah melakukan perjanjian kerja sama dengan PPDPP. Dalam kesepakatan tersebut, tertera bahwa Bank Mayora berencana menerbitkan KPR Sejahtera pada tahun 2016 sebanyak 60 (enam puluh) unit dengan nilai FLPP Rp. 7.209.000.000,- (Tujuh miliar dua ratus sembilan juta rupiah). Dengan hadirnya Bank Mayora maka, PPDPP telah bekerja sama dengan 24 Bank Umum Nasional dan Bank Pembangunan Daerah.

Bank Pelaksana lainnya yang telah melakukan kerja sama dengan PPDPP per  Juli 2016 adalah : BTN, BTN Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Riau Kepri, Bank Sumut, Bank Kalteng, Bank Papua, Bank Jatim, Bank NTT, Bank Sumut Syariah, Bank Sultra,  Bank Kalsel, Bank DIY, Bank Nagari, Bank NTB, Bank BJB, dan Bank Jateng.

Dari laporan yang dirilis terlihat kinerja capaian penyaluran dana FLPP tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2016  sejumlah 32.716 unit atau telah mencapai 34,11% dari target sejumlah 95.900 unit dan dengan nilai FLPP sebesar Rp 3,184 triliun atau mencapai 31,44% dari anggaran sebesar Rp10,127 triliun. Sedangkan secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2016 adalah sebanyak 470.312 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp 25,776 Triliun.

Sebaran realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Juli 2016 berdasarkan bank pelaksana untuk 3 (tiga) urutan terbesar yaitu: (1) Bank BTN sebesar 28.080 unit atau 85,83%; (2) Bank BTN Syariah sebesar 1.612 unit atau 4,93%; dan (3) Bank BRI Syariah sebesar 1.394 unit atau 4,26%.

Sebaran realisasi penyaluran dana FLPP berdasarkan provinsi dengan 5 (lima) capaian sebaran tertinggi yaitu: (1) Jawa Barat sebesar 10.002 unit (30,57%); (2) Banten sebesar 3.135 unit (9,58%); (3) Riau sebesar 1.743 unit (5,33%); (4) Jawa Timur sebesar 1.737 unit (5,31%); dan (5) Kalimantan Barat sebesar 1.446 unit (4,42%) dari realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Juli 2016.