Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Bank Nasional Samakan Presepsi Raih Capaian Target Rumah FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kembali mengadakan Rapat Evaluasi Penyaluran Dana FLPP Tahun 2017, Jumat (21/7) di kantor PPDPP, Jalan Palatehan II Kebayoran Baru. Setelah sehari sebelumnya  mengumpulkan Bank Pembangunan Daerah kali ini giliran Bank  Nasional, sebagai bank pelaksana dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hadir dalam pertemuan tersebut tujuh bank nasional yaitu Bank Artha Graha, BTPN, Bank BNI, Bank Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mayora.

Dalam arahannya, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono menyampaikan bahwa rumah tidak hanya merupakan kebutuhan dasar, hak asasi manusia tetapi juga sebagai wadah kepribadian bangsa dan merupakan indikator kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Untuk itu pemerintah sangat komit dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Karena adanya program penajaman dan sikronisasi program subsidi maka pemerintah mengurangi anggaran untuk FLPP dari Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun untuk 40 ribu unit rumah, menurun dari target sebelumnya sebesar 120 ribu unit rumah. “FLPP tetap jalan dengan target 40 ribu unit rumah untuk tahun ini dengan anggaran sebesar Rp3,1 triliun dari APBN ditambah Rp1,4 triliun dari dana pengembalian pokok FLPP,” ungkap Budi menerangkan.

Dengan kebijakan Bank BTN sebagai penyalur terbesar KPR FLPP beralih ke Subsidi Selisih Bunga (SSB), maka PPDPP meminta seluruh bank pelaksana FLPP untuk komit mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Gayung pun bersambut. Bank Nasional yang hadir dalam rapat tersebut, komit untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun ada beberapa bank yang menemui kendala di lapangan, namun masalah yang timbul masih dapat dicarikan solusinya.