SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Bank NTB Menjadi Bank Penyalur KPR FLPP Tahun 2019

Mataram – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) lakukan penandatanganan kerjasama operasional (PKO) dengan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Syari’ah terkait Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pendopo Gubernur NTB, Kamis 28 Februari 2019. Pada saat yang sama, diselenggarakan juga kegiatan penandatanganan nota kesepahaman Tripartiet antara PPDPP, PT. SMF dan Bank NTB Syari’ah terkait data dan informasi yang berhubungan dengan Program e-FLPP; dan Penandatangan kerjasama Bipartiet antara PT. SMF dengan Bank NTB Syari’ah.

Kegiatan penandatanganan kerjasama disaksikan oleh Gubernur Provinsi NTB, Zulkieflimansyah; dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Heri Eko Purwanto yang baru saja dilantik pada awal bulan Februari 2019 lalu.

Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, H Kukuh Rahadjo dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan kerjasama Bank NTB Syariah adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat NTB untuk dapat memiliki rumah. “Rumah saat ini menjadi kebutuhan utama masyarkat. Kami akan memberikan kemudahan dalam membeli rumah bagi masyarakat NTB.” Ujarnya.

Ucapan terimakasih disampaikan oleh Gubernur Provinsi NTB dalam sambutannya, Zulkieflimansyah menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dan seluruh pihak yang terkait atas terselenggaranya program rumah subsidi KPR FLPP dari Pemerintah ini. ”Mudah-mudahan kerja sama seperti ini lebih banyak lagi di NTB. Ini untuk mendorong pemulihan ekonomi pascagempa,” katanya.

Sementara itu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Heri Eko Purwanto menyampaikan bahwa program Satu Juta telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan gerakan bersama pemerintah daerah, perbankan, masyarakat menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bank NTB Syari’ah menjadi salah satu Bank Pelaksana penyalur KPR FLPP yang baru untuk tahun 2019. Tahun 2019 Bank NTB Syariah ditargetkan dapat menyalurkan rumah subsidi sebanyak 2000 unit. Dengan demikian Bank Pelaksana Program KPR Sejahtera FLPP hingga saat ini seluruhnya berjumlah 27 Bank, yang terdiri dari 7 Bank Umum Nasional dan 20 Bank Pembangunan Daerah, termasuk Bank NTB Syariah dan Bank Artha Graha Internasional yang baru melakukan PKO di awal tahun 2019 ini.

Tidak berhenti di angka 27, PPDPP melalui Unit Kerja Direktur Layanan hingga saat ini masih terus melakukan proses assesment kepada 11 calon Bank Pelaksana program KPR FLPP lainnya yang terdiri dari Bank Umum Nasional dan Bank Pembangunan Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.