SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Bank Papua, BPD Tertinggi Salurkan KPR FLPP

Bank Papua tampil mencolok dengan menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) tertinggi yang menyalurkan dana KPR FLPP per Juni 2016. Hal ini terlihat dari data laporan bulan Juni 2016. Tercatat Bank Papua meraih posisi ketiga setelah Bank BTN dan Bank BRI Syariah. Data menunjukan urutan terbesar yaitu: (1) Bank BTN sebesar 5.321 unit atau 75,92%; (2) Bank BRI Syariah sebesar 779 unit atau 11,11%; dan (3) Bank Papua sebesar 279 unit atau 3,98%.

Sementara itu hingga Juni 2016, sudah terdapat 15 BPD yang aktif dalam menyalurkan KPR FLPP yang telah melakukan PKO dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), yaitu Bank Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Riau Kepri, Bank Sumut, Bank Kalteng, Bank Papua, Bank Jatim, Bank NTT, Bank Sumut Syariah, Bank Sultra,  Bank Kalsel, Bank DIY, Bank Nagari, Bank NTB, Bank BJB, dan Bank Jateng. Sedangkan bank umum nasional adalah BTN, BTN Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank Artha Graha dan Bank Mayora

Sesuai dengan ketentuan dana bergulir dan untuk memastikan ditaatinya ketentuan tentang pagu anggaran APBN, dalam PKO dicantumkan proyeksi jumlah unit KPR yang bisa dilakukan oleh bank pelaksana untuk tahun 2016 dan ketentuan bahwa KPR Sejahtera dapat diberikan bantuan FLPP sepanjang dana FLPP masih tersedia.

Sedangkan jika melihat dari sebaran realisasi penyaluran dana FLPP berdasarkan provinsi dengan 5 (lima) capaian sebaran tertinggi yaitu: (1) Jawa Barat sebesar 1.984 unit (28,31%); (2) Banten sebesar 814 unit (11,61%); (3) Kalimantan Barat sebesar 408 unit (5,82%); (4) Jawa Timur sebesar 395 unit (5,64%); dan (5) Riau sebesar 361 unit (5,15%) dari realisasi penyaluran dana FLPP sampai dengan bulan Juni 2016.

Tercatat, kinerja capaian penyaluran dana FLPP tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2016  sejumlah 7.009 unit atau telah mencapai 7,31% dari target sejumlah 95.900 unit dan dengan nilai FLPP sebesar Rp 690 Miliar atau mencapai 6,82% dari anggaran sebesar Rp10,127 triliun. Sedangkan secara total  penyaluran dana FLPP dari  tahun 2010 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 adalah sebanyak 444.605 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp 23,282 Triliun.