SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Bank Tanah Harus Serius Ditangani

Tanah sejauh ini masih menjadi isu yang hangat dibicarakan. Harganya semakin lama semakin melaju dan bahkan sebagian kalangan menilai sudah tidak wajar lagi. Tak ayal bank tanah memang harus segera dibentuk.

Ke depan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional akan lebih fokus dalam pembentukan kelembagaan bank tanah untuk melindungi kenaikan harga tanah yang tidak wajar.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Himawan Arief Sugoto, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN bahwa saat ini pihaknya sedang mencari skema yang tepat. Bisa dalam bentuk badan layanan umum atau sejenisnya. Nantinya bank tanah ini akan memiliki tugas utama untuk mengendalikan harga tanah.

Rencananya bank tanah secara khusus akan mengurus persediaan lahan secara politis. Lembaga tersebut akan dilindungi secara hukum agar bersifat netral. Ini akan menjadi solusi dari spekulasi tanah yang selama ini sering terjadi. Hal ini akan mendukung menyukseskan program sejuta rumah.

Eddy Ganefo, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) harapan adanya bank tanah ini sudah disampaikan banyak kalangan sejak dulu. Menurutnya terbatasnya jumlah tersedianya lahan yang murah sekaligus memiliki aksesibilitas yang baik menjadi tantangan utama program sejuta rumah.

Sejauh ini, harga lahan sering diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga peningkatan harga menjadi tidak terkendali. Jika dibiarkan maka hal ini membahayakan bagi program sejuta rumah sehingga perlu disiapkan mekanisme kendali harga lahan.