SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Bina Investasi Infrastruktur Serah Terima Tusi dan Output kepada Ditjen PIPUP

Jakarta, 5 April 2019 – Dalam rangka menindaklanjuti restrukturisasi organisasi Kementerian PUPR sesuai Permen PUPR Nomor 03/PRT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, dimana dalam Peraturan Menteri tersebut menyebutkan adanya perpindahan tugas dan fungsi bidang investasi pembinaan infrastruktur dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPIPUP), Kementerian PUPR lakukan kegiatan serah terima tugas dan fungsi serta output Bina Investasi Infrastruktur ke DJPIPUP yang dilaksanakan di Gedung Utama Kementerian PUPR. Hadir memenuhi undangan bersama Pejabat Tinggi Pratama dan Madya lainnnya, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono bersama Direktur Umum dan Hukum PPDPP, Monhilal.

Dalam sebuah kesempatan, Syarif Burhanuddin selaku Direktur Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan bahwa penyerahan tugas dan fungsi dari Ditjend Bina Kontruksi ke DJPIPUP bisa menjadi lebih sempurna, mengingat ini adalah penyerahan tugas dan fungsi dari Level Eselon 2 ke Eselon 1. Adapun dokumen yang diserahkan statusnya ada yang bersifat sementara dan ada juga yang sudah selesai progresnya.

Dia melanjutkan, bahwa selama tahun 2018 pergerakan investasi yang dilakukan oleh Direktur Bina Investasi bersifat mendorong Kabupaten atau Kota yang memiliki potensi pada bidangnya masing-masing, seperti potensi pengelolaan sampah di Sidoarjo, pengelolaan sumber air bersih oleh Jasa Tirta dan sebagainya.

“Harapannya tentu dengan adanya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang baru ini, semua potensi-potensi yang ada perlu dikembangkan terus, dan perlu dilanjutkan progress yang sudah berjalan,” Ucapnya.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal DJPIPUP, Hery D. Eko menyampaikan dalam waktu dekat DJPIPUP akan melaksanakan kegiatan pembinaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang akan dilakukan segera dengan tujuan untuk mensosialisasikan atas perubahan struktur organisasi yang ada di Kementerian PUPR.

Ada lima dokumen yang akan diserahterimakan dari Direktorat Bina Investasi Infrastruktur kepada DJPIPUP yaitu: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Bina Investasi Infrastruktur 2015-2019; Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Investasi Infrastruktur TA 2019; Dokumen Perjanjian Kinerja Berbasis Produk Direktorat Bina Investasi Infrastruktur TA 2019; Dokumen Capaian Direktorat Bina Investasi Infrastruktur sampai dengan TA 2018; dan Produk-produk NSPK yang telah dihasilkan Direktorat Bina Investasi Infrastruktur hingga 2018.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, menyampaikan bahwa efesiensi dan efektifitas sebuah organisasi harus dilakukan. Salah satunya dengan melibatkan padat usaha dalam proses pembangunan infrastruktur.

“Mungkin bagi Negara kita ini adalah sesuatu hal yang baru, tapi sebenarnya bagi tingkat dunia keterlibatan pihak swasta atau badan usaha di dalam pembangunan infrastruktur sudah banyak seperti di Singapore, Amerika, Jepang dan Prancis.” tutur Anita.