SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

BLU Dapat Lakukan Pengadaan Barang dan Jasa Sendiri

 

Tangerang Selatan, 30 November 2018 – sebagai Lembaga Badan Layanan Umum (BLU) yang bertanggungjawab kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PPDPP tentu saja harus secara cermat mengelola uang negara sesuai ketentuan negara yang berlaku.

Untuk menjaga kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, Satuan Pemeriksa Internal (SPI) PPDPP mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai PPDPP terkait Kegiatan Pengawasan. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Grand Zuri, BSD, Tangerang Selatan pada tanggal 29 November s.d 1 Desember 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh setiap Kepala Divisi/Plt. Kadiv bersama staf dari setiap unit kerja di lingkungan PPDPP.

Dalam sambutan pembukaannya Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono menyampaikan bahwa kesempatan ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peserta. “Dengan mengikuti kegiatan ini, diharapkan peserta dapat memahami dan mengerti untuk melaksanakan pengadaan yang baik dan benar,” pungkasnya.

Tampil sebagai narasumber, Seno Haryo Wibowo, selaku Kepala Seksi Perencana dan Pengawas Konstruksi menyampaikan materi pertamanya terkait Overview Pengadaan Barang & Jasa. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut SPI PPDPP juga turut menghadirkan narasumber lainnya, Tri Warso Muda, Inspektorat V Itjen Kementerian PUPR; Sasmito Wihantoro, Auditor Pertama Inspektorat V Itjen Kementerian PUPR; dan Tri Prijana, Inspektur V Itjen Kementerian PUPR.

Seno Haryo dalam paparannya menekankan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 PPDPP dapat mengelola pengadaan Barang dan Jasa sendiri agar lebih efisien. “Dalam Peraturan Presiden tersebut terdapat pengaturan baru yang menyebutkan bahwa BLU dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa sendiri” ujar Seno Haryo