SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

BLU Harus Berpikir Korporat, Bukan Birokrat “Berikan Layanan Terbaik”

Mengubah pola pikir (mindset) para pelaku yang bekerja di Badan Layanan Umum (BLU) dari yang birokrat menjadi korporat mutlak harus dilakukan jika ingin organisasi yang terdiri dari PNS dan profesional ini lebih maju. Ini diungkapkan oleh Pasni Rusli, Tenaga Ahli Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB – KUMKM) Kamis (4/2) malam di Hotel Novotel Tangerang.

“BLU merupakan lembaga birokrat tetapi otaknya bisnisman. Siap berpikir secara bisnis. Jangan menunggu disposisi. Memotong birokrasi untuk meningkatkan layanan. BLU harus untung untuk meningkatkan layanan tetapi keuntungan bukanlah tujuan utama. BLU adalah enterprising the government,” tegasnya di depan para direksi dan pegawai PPDPP.

Pensiunan dari Kementerian Keuangan ini mengungkapkan LPDB KMUKM sebelum terpilih menjadi BLU terbaik dari sisi pengelolaan keuangan mempersiapkan pondasi yang kuat terlebih dahulu. “Kami butuh waktu satu hingga satu setengah tahun untuk memperkuat pondasi. Lebih baik mundur selangkah untuk maju seribu langkah. Semua harus ada dasar hukum untuk bergerak lebih maju,” paparnya.
Untuk bisa menjadi BLU seperti yang dikelolanya sekarang ini langkah awal yang dilakukan adalah dengan menyiapkan semua aturan yang mencakup masalah kepegawaian. Mulai dari seleksi pegawai, tata cara formasi pegawai, kriteria pegawai yang baik serta peraturan tentang displin kepegawaian. Selain itu juga disiapkan berbagai macam SOP (Standar Operasional Prosedur) dari berbagai kegiatan dan program yang akan dilakukan, Petunjuk teknis, masalah remunerasi serta sosialisasi.

“Kami tidak pernah berpikir untuk menjadi BLU terbaik, tetapi kami memberikan layanan terbaik,” ujarnya optimis. Sejak berdiri tahun 2008, enam tahun kemudian tepat tahun 2014, LPDB sudah bisa bergerak sendiri tanpa mengandalkan uang murni alias APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) lagi. Dalam hitungan 15 hari kerja uang tersalurkan ke berbagai koperasi yang membutuhkan jika persyaratan terpenuhi,” ungkapnya.
Dalam diskusi yang berlangsung seru dan hangat, pria kelahiran Bukittinggi ini mengungkapkan, tidak ada kata terlambat untuk sebuah organisasi yang ingin bergerak maju. Sedari awal mulai ditata dan dikelola dengan baik agar Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) bisa berak lebih maju.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005, BLU harus bekerja sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan. Dari PP tersebut dituangkan nanti dalam peraturan menteri, mengenai tugas pokok yang didelegasikan kepada BLU, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara tugas Kementerian dan tugas BLU. Hal ini harus dilakukan untuk memisahkan antara fungsi kebijakan dengan pelaksanaan.
Menurut Pasni ada dua hal yang harus dimiliki untuk bisa menjadi BLU dengan kinerja yang baik, yaitu meningkatkan kinerja layanan dan mengoptimalisasikan penerimaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Rupiah Murni. “Bedanya dengan birokrat, dana APBN harus dihabiskan sementara BLU harus dimanfaatkan. BLU harus bisa mengelola dana seefisien mungkin,” ujarnya.
Turut hadir dalam diskusi yang berlangsung hingga 3.5 jam ini, Direktur Umum dan Hukum, Maharani, Direktur Keuangan, Zikran Kurniawan dan Direktur Operasi, Nostra Tarigan serta pegawai PPDPP.