SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

BLU PPDPP Berperan Besar Bagi MBR Untuk Miliki Rumah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 1335, dinyatakan bahwa Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sehubungan dengan itu, Selasa (26/1) sore, jajaran direksi BLU PPDPP diterima Sekjen KemenPUPR, Taufik Widjoyono di ruang rapatnya Gedung Utama KemenPUPR.

Dalam pertemuan tersebut Direksi BLU PPDPP mempaparkan kinerja BLU PPDPP TA 2015 dan Rencana Kerja TA 2016. Taufik Widjoyono menilai BLU PPDPP memiliki peran yang lebih besar ke depannya. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan tugas mulia bagi badan yang konsen memberikan pelayanan di bidang perumahan kepada Masyarakat Berpenghasillan Rendah (MBR). ”BLU PPDPP harus lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan dana bergulir untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR,”ungkap Taufik mengarahkan.

Disampaikan oleh Direktur Utama BLU PPDPP, Budi Hartono saat ini BLU PPDPP telah mengelola dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak Rp 22,6 Triliun dengan 437.596 unit selama periode 2010 – 2015. Menurut Budi, yang banyak menikmati dana FLPP ini adalah MBR yang memiliki penghasilan berkisar Rp 1,5 – 2,5 juta sebanyak 57% serta yang berpenghasilan Rp 2,5 – 3,5 juta sebayak 22,6%. “Pekerja swasta lebih banyak memanfaatkan dana FLPP ini hingga 75%, sedangkan PNS hanya 12% dan sisanya adalah TNI dan wiraswasta,” paparnya.

Tahun 2015 BLU PPDPP telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 5,1 Triliun dengan 76.489 unit rumah. Per Agustus 2015, dana FLPP telah terserap habis sementara permintaan terhadap FLPP masih tinggi sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Skema Selisih Angsuran (SSA) dan terserap sebanyak RP 6,4 Miliar dengan 13.189 unit rumah. Hingga tahun 2015, BLU PPDPP telah menyalurkan sebanyak 89.678 unit rumah. “Sebenarnya total rumah yang telah terealisasi di lapangan sebanyak 141.511 unit . Dengan program sejuta rumah pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikannya tahun 2016,”ujar Budi optimis.

Untuk TA 2016 BLU PPDPP sedang menata diri baik dari internal maupun eksternal dengan menyiapkan segala perangkat pendukung kemajuan badan ini. Dari sisi internal BLU PPDPP melakukan reorganisasi dan revitalisasi, implementasi sistem teknologi, penerapan cash management, pengembangan dan pengawasan sedangkan dari sisi eksternal segera meningkatkan kerja sama dengan bank pelaksana, mengembangkan kerja sama B2B serta meningkatkan kerja sama dengan para stakeholder perumahan. “Diharapkan target 2016 bisa tercapai dengan menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 9,2 Triliun dengan 87.390 unit rumah,”ujar Budi semangat.

FLPP merupakan program pemerintah yang bertujuan meringankan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni. MBR yang berpenghasilan maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun diberi keleluasaan dalam mengangsur rumah selama maksimal 20 tahun dengan suku bunga tetap sepanjang masa kredit sebesar 5%. Disamping itu, penerima FLPPP juga diberikan asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit. Harga jual bebas PPn sesuai dengan PMK 113 Tahun 2014 dan PMK 269 tahun 2015. Saat ini dana FLPP telah disalurkan oleh 10 bank nasional dan 15 BPD.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Keuangan KemenPUPR serta Direktur Keuangan BLU PPDPP, Zikran Kurniawan, Direktur Operasi BLU PPDPP, Nostra Tarigan dan Direktur Umum dan Hukum BLU PPDPP, Maharani. (Linda-Kompu Pembiayaan Perumahan).

Sumber: www.pu.go.id