BPD Memiliki Peran Penting dalam Penyaluran KPR FLPP

Masih dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Pemda dalam Penyaluran KPR Bersubsidi yang diselenggarakan di Surabaya pada Jum`at 28 September 2018, usai penandatangan kerjasama Tripartit kemudian dilanjutkan pada sesi diskusi. Pada sesi pertama diskusi, tema pembahasan mengenai Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Perumahan MBR di Daerah, dengan  menghadirkan narasumber diantaranya: Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR yang membahas tentang Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan; Koordinator Pengawasan LJK Wilayah Barat, DKB IV, OJK tentang Kebijakan dan Strategi Pengawasan Rencana Bisnis BPD Terkait Penyaluran KPR Bersubsidi; dan narasumber dari Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan diskusi pada sesi kedua membahas tentang empat hal, diantaranya  tantangan BPD dalam Penyaluran Pembiayaan Perumahan yang dibawakan oleh Direktur Operasional Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBA/NDA); Pembahasan Peluang dan Tantangan Penyaluran KPR Bersubsidi yang disampaikan oleh Direktur Utama BPD Papua; Pembahasan kebijakan PPDPP pasca Penerbitan Kepmen PUPR No. 463/KPTS/M/2018 yang dibawakan oleh Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan; pembahasan Peran PT. SMF dalam Pelaksanaan Kebijakan Penurunan Beban Fiskal dan Program Peningkatan Kapasitas BPD dalam Penyaluran KPR yang dibawakan oleh Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); dan pembahasan tentang Peran Pemda dalam Mendukung Program Pembiayaan Perumahan oleh Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, PPDPP melalui Direktur Operasi juga menegaskan kepada seluruh perserta diskusi bahwa semua pihak bertanggungjawab terhadap terwujudnya rumah subsidi KPR Sejahtera FLPP bagi MBR, “peran penting seluruh pihak dalam mewujudkan rumah layak huni yang terjangkau dan sehat bagi MBR merupakan tanggungjawab semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Perbankan, Asosiasi Properti atau Perumahan dan juga dari Dunia Pengembang.” Papar Nostra mengingatkan.