SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

BPD Memiliki Peran Penting dalam Penyaluran KPR FLPP

Masih dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Pemda dalam Penyaluran KPR Bersubsidi yang diselenggarakan di Surabaya pada Jum`at 28 September 2018, usai penandatangan kerjasama Tripartit kemudian dilanjutkan pada sesi diskusi. Pada sesi pertama diskusi, tema pembahasan mengenai Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Perumahan MBR di Daerah, dengan  menghadirkan narasumber diantaranya: Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR yang membahas tentang Kebijakan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan; Koordinator Pengawasan LJK Wilayah Barat, DKB IV, OJK tentang Kebijakan dan Strategi Pengawasan Rencana Bisnis BPD Terkait Penyaluran KPR Bersubsidi; dan narasumber dari Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan diskusi pada sesi kedua membahas tentang empat hal, diantaranya  tantangan BPD dalam Penyaluran Pembiayaan Perumahan yang dibawakan oleh Direktur Operasional Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBA/NDA); Pembahasan Peluang dan Tantangan Penyaluran KPR Bersubsidi yang disampaikan oleh Direktur Utama BPD Papua; Pembahasan kebijakan PPDPP pasca Penerbitan Kepmen PUPR No. 463/KPTS/M/2018 yang dibawakan oleh Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan; pembahasan Peran PT. SMF dalam Pelaksanaan Kebijakan Penurunan Beban Fiskal dan Program Peningkatan Kapasitas BPD dalam Penyaluran KPR yang dibawakan oleh Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); dan pembahasan tentang Peran Pemda dalam Mendukung Program Pembiayaan Perumahan oleh Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, PPDPP melalui Direktur Operasi juga menegaskan kepada seluruh perserta diskusi bahwa semua pihak bertanggungjawab terhadap terwujudnya rumah subsidi KPR Sejahtera FLPP bagi MBR, “peran penting seluruh pihak dalam mewujudkan rumah layak huni yang terjangkau dan sehat bagi MBR merupakan tanggungjawab semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Perbankan, Asosiasi Properti atau Perumahan dan juga dari Dunia Pengembang.” Papar Nostra mengingatkan.