Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

BPD Optimis Capai Target Rumah FLPP

Bank Pembangunan Daerah (BPD) selaku Bank Pelaksana Kredit Pemilikan Rumah denganFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR – FLPP) menyatakan kesanggupannya untuk mencapai target yang telah disepakati sebelumnya dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Demikian komitmen tersebut dinyatakan oleh 24 BPD yang dikumpulkan oleh PPDPP dalam Rapat Evaluasi Penyaluran Dana FLPP Tahun 2017  dalam dua sesi pada Kamis (20/7) di Hotel Ambhara, Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut pada sesi pagi 13 BPD yaitu: BPD Sumut Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Sumsel Babel, BPD Sumsel Babel Syariah, BPD Jambi, BPD, BJB, BJB Syariah, BPD DIY, BPD Jateng, BPD Bali, BPD NTB, BPD Kalimantan Tengah dan BPD Sulawesi Tenggara. Sedangkan pada sesi siang hadir 11 BPD, yaitu Bank Nagari, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Kalsel, BPD Kaltim, BPD Sulut Go, BPD Sulselbar, BPD Sulselbar Syariah, BPD SUlteng, BPD NTT dan BPD Papua.

Dalam arahannya Direktur Utama, Budi Hartono yang didampingi seluruh direktur di lingkungan PPDPP menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan dana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Walaupun dana FLPP untuk tahun 2017 dikurangi dari Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun namun tidak mengurangi kepedulian pemerintah kepada MBR. “Pemerintah tetap hadir untuk MBR,” ujarnya.

Tadinya target pembiayaan perumahan untuk KPR FLPP bisa untuk 120 ribu unit rumah, sekarang dengan adanya revisi anggaran menjadi 40 ribu unit rumah. Namun pemerintah menaikkan subsidi untuk skema pembiayaan rumah lainnya, yaitu Subsidi Selisih Bunga (SSB) menjadi 239 ribu unit senilai Rp1,978 triliun dan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk 278 Ribu unit rumah senilai Rp1,125 triliun. “Sehingga total rumah yang akan dibiayai pemerintah untuk MBR sebanyak 279 unit rumah,” jelas Budi dengan optimis.

Dalam rapat evaluasi tersebut, juga diadakan penandatangan lembar komitmen sebagai bentuk keseriusan dari seluruh BPD sebagai bank pelaksana KPR FLPP untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah kuota yang sudah disepakati dengan Direktur Utama PPDPP. Sesi pagi  penandatangan lembar komitmen secara simbolis diwakilkan oleh Direktur Pemasaran Bank Jambi, Yunsak El Halcon, Direktur Pembiayaan BJB Syariah, Indra Falatehan dan Direktur Kredit Bank Sultra, Hasbi Arfa. Sedangkan sesi siang diwakilkan penandatangan lembar komitmen ini oleh Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Suudi dan Direktur Bisnis Bank Kalsel, Supian Noor.

“Kami optimis untuk bisa merealisasikan rumah bagi MBR dengan dana FLPP,” ujar mereka.