SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

BPHTB Bakal Dipangkas Guna Genjot Properti

Perumahan dan perkantoran belum termasuk rencana awal pemangkasan BPHTB.

Pemerintah pusat akan segera memangkas tarif perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Demikian disampaikan oleh Presiden, Joko Widodo di Istana Negara (18/7) di hadapan para 32 gubernur, wali kota dan bupati.

Menurut Jokowi, BPHTB harus bisa turun dari maksimal 5 persen (sekarang) menjadi 1 persen dari nilai perolehan objek pajak. Pemerintah pusat meminta para kepala daerah untuk segera merealisasikannya di daerahnya masing-masing. Sebab, BPHTP masih merupakan wewenang dari pemerintah daerah dan menjadi bagian dari pendapatan daerah. Penyesuaian tarif BPHTP bisa dilakukan dengan perubahan peraturan gubernur, peraturan bupati dan peraturan wali kota.

Rencana pemangkasan tarif BPHTB  ini untuk sementara masih berfokus pada pusat belanja, universitas dan rumah sakit. Sementara perumahan dan perkantoran belum termasuk rencana awal pemangkasan ini. Karen aperumahan dan perkantoran tidak mendatangkan pendapatan berulang (recurring income).

Pemangkasan tarif ini diperkirakan dapat mendongkrak laju pertumbuhan investasi properti lewat dana investasi real estate (DIRE). “Jika properti sudah beroperasi, maka bisa diterbitkan DIRE lalu dijual dalam unit sehingga dana lebih cepat dikumpulkan investor. Selanjutnya investor bisa investasi kembali untuk properti selanjutnya,”ujar Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian.

Pemerintah daerah menyatakan tidak keberatan dengan usul pemerintah pusat ini. (sumber: Koran Tempo)