SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

BPJS Ketenagakerjaan Bakal Danai Pembangunan 25.000 Rumah Bagi Pekerja

Jakarta – Untuk mendukung program satu juta rumah Rumah BPJS Ketenagakerjaan merancang manfaat tambahan perumahan untuk pesertanya. “Kami menargetkan penyediaan 25.000 rumah untuk pekerja dalam 1 tahun kedepan. Semoga program ini berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak”, pungkas Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif.

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan sedang melakukan finalisasi peraturan turunan dari Permenaker Nomor 35 Tahun 2016 yang mengatur tentang Manfaat Layanan Tambahan termasuk perumahan untuk peserta, dan menyiapkan mekanisme kerjasama dengan mitra strategis.

Rencananya BPJS Ketenagakerjaan akan siapkan pendanaan perumahan dari sisi supply dan demand. Dari sisi supply, untuk mendukung ketersediaan rumah pekerja, akan ditempatkan dana di bank pemerintah untuk pemberian kredit konstruksi dengan bunga menarik bagi perusahaan pengembang (developer) yang membangun perumahan sesuai kriteria yang kami tetapkan.

Selain melalui perbankan, saat ini pihak BPJS Ketenagakerjaan mengundang Manajer Investasi (MI) untuk mengembangkan skema investasi instrumen pasar modal untuk pendanaan perumahan pekerja antara lain berbentuk RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas) Properti, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor dalam maupun luar negeri.

“Kami mengundang perusahaan developer dan MI serta investor untuk ikut aktif berperan. Developer diharapkan dapat mengembangkan perumahan pekerja di lingkungan kawasan industri maupun di lahan yang sudah tersedia. MI berperan melakukan financial arrangements dan investor lainnya akan mendukung fasilitas pendanaannya, sehingga pertumbuhan supply perumahan pekerja ini dapat mengurangi backlog perumahan”, tambah Krishna.

Sedangkan dari dari sisi demand, BPJS Ketenagakerjaan akan bekerjasama dengan bank Pemerintah untuk menyalurkan 3 macam pinjaman dengan bunga yang menarik bagi pekerja Indonesia diantaranya uang muka perumahan, KPR dan renovasi rumah yang tentu saja dengan bunga yang lebih rendah.

Kriteria peserta yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman akan direkomendasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, namun kelayakan untuk mendapatkan pinjaman tetap berdasarkan pada hasil analisa kredit dari mitra perbankan kerjasama.