BPKP Usulkan PPDPP Dijadikan Pilot Project Penerapan SPIP

Satuan Pengawas Internal (SPI) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR mengadakan kembali kegiatan yang terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada tanggal 1 -2 November 2018 di Hotel Fave, Jakarta. Sebelumnya sosialisasi terkait SPIP ini sudah pernah dilaksanakan pada 24-25 September yang lalu. Kegiatan ini merupakan lanjutan pemahaman yang lebih mendalam tentang SPIP dan penerapannya di lingkungan kerja masing-masing di lingkungan PPDPP.

SPIP merupakan suatu sistem yang wajib diiplementasikan agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif, efisien dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala SPI, Ismail mengatakan bahwa PPDPP sebagai salah satu satker Kementerian PUPR berkewajiban menjalankan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Permen PUPR nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan yang sama, narasumber YMN. Wahyu Sanjaya, Tim Satgas SPIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan Marigan Silalahi, Tim Satgas SPIP, BPKP Pusat menyampaikan bahwa PPDPP akan dijadikan pilot project untuk penerapan pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian PUPR.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan …

Di hari pertama kegiatan sosialisasi, narasumber memaparkan tentang Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPDPP, evaluasi pengendalian, dan penilaian risiko. Sedangkan pada hari ke-2 kegiatan disii dengan penilaian lingkungan pengendalian (CEE) dan penyampaian materi lanjutan. Masing-masing Divisi Di lingkungan PPDPP memaparkan materi yang telah disiapkan sebelumnya dan dibahas secara bersama guna mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kepala SPI berharap agar setiap divisi mengindentifikasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di divisinya untuk selanjutnya dilakukan penilaian risiko terhadap seluruh kegiatan tersebut. “Setiap divisi diminta untuk memperbaiki SPIP yang telah dikoreksi oleh Narasumber dan selanjutnya akan dikumpulkan dua minggu mendatang.