Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Data Backlog

Data Backlog Kepemilikan Rumah


No

Provinsi

Persentase Rumah Tangga Milik Tahun 2010

(%)

Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah 2010

(ruta)

Persentase Rumah Tangga Milik Tahun 2015

(%)

Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah 2015

(ruta)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Aceh

76,59

269.780

82,36

226.211

2

Sumatera Utara

66,58

1.112.475

71,09

1.033.147

3

Sumatera Barat

68,53

391.108

74,13

344.707

4

Riau

66,56

474.879

71,56

462.622

5

Jambi

76,98

182.523

83,94

140.120

6

Sumatera Selatan

75,89

460.587

83,02

350.655

7

Bengkulu

78,05

96.553

85,52

69.624

8

Lampung

86,70

259.466

90,35

200.825

9

Kepulauan Bangka Belitung

80,75

60.381

87,85

42.778

10

Kepulauan Riau

67,09

141.696

67,67

163.566

11

DKI Jakarta

45,19

1.350.264

51,09

1.276.424

12

Jawa Barat

75,67

2.685.891

80,63

2.320.197

13

Jawa Tengah

87,88

1.006.353

90,93

785.061

14

DI Yogyakarta

74,50

226.067

76,99

217.115

15

Jawa Timur

87,05

1.244.421

90,46

950.557

16

Banten

72,33

754.339

80,94

584.263

17

Bali

71,28

286.519

77,31

241.599

18

Nusa Tenggara Barat

84,46

179.316

87,85

150.620

19

Nusa Tenggara Timur

83,74

195.280

88,52

150.735

20

Kalimantan Barat

84,00

180.348

90,07

121.998

21

Kalimantan Tengah

72,68

154.960

77,99

140.835

22

Kalimantan Selatan

73,78

243.820

79,22

212.633

23

Kalimantan Timur

63,88

329.076

72,69

239.964

24

Kalimanatan Utara

74,77

41.533

25

Sulawesi Utara

73,75

152.829

80,44

120.999

26

Sulawesi Tengah

81,34

126.075

87,14

94.827

27

Sulawesi Selatan

82,40

362.595

86,85

287.279

28

Sulawesi Tenggara

82,32

101.211

86,47

86.735

29

Gorontalo

74,44

68.171

81,66

53.296

30

Sulawesi Barat

83,99

47.564

91,47

28.049

31

Maluku

74,57

99.992

81,51

79.943

32

Maluku Utara

82,27

47.193

87,84

36.253

33

Papua Barat

63,67

70.836

74,57

56.824

34

Papua

81,71

132.878

81,69

147.881

Nasional

78,00

13.505.866

82,63

11.377.871