SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Daya Beli Rumah Masyarakat Masih Rendah

Dalam acara Investor Gathering 2017 yang dikemas oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa mayoritas keluarga Indonesia tak mampu membeli rumah jika hanya mengandalkan pendapatan sendiri. Masih terdapat backlog perumahan dari data BPS sebesar 11,4 juta unit danditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit rumah pada tahun 2019.

Menurut Menteri Keuangan ini, daya beli masyarakat lemah, sebanyak 40% masih membutuhkan subsidi dan 20% sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah.Persoalan perumahan yang ada saat ini adalah permintaan yang sangat tinggi tetapi penawarannya kurang. Seperti yang dikutip dari website Kementerian Keuangan selain masalah di atas, harga jual juga sangat tinggi tetapi daya beli

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini penambahan kebutuhan perumahan di Indonesia 400 ribu setiap tahunnya. Mengacu pada peta daya masyarakat Indonesia akan rumah, 40% masyarakat dalam kondisi perekonomian teratas dan mampu membeli, 40% keleompok menengah mampu membeli dengan subsidi dan sisanya kelompok masyarakat bawah sama sekali tidak mampu membeli. Artinya 60 persen masyarakat memerlukan intervensi pemerintah.

Sementara di sisi lain ungkap Menteri Keuangan terbaik pada 2017 versi Majalah Keuangan Hong Kong, Finance Asia ini tingkat urbanisasi di Indonesia tergolong tinggi dengan pola yang tidak terstruktur. Akibatnya hunian kumuh menjamur. Persoalan semakin pelik karena pertumbuhan populasi kota-kota di Indonesia tergolong tinggi.