SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Direksi dan Dewas PPDPP Kunjungi Rumah FLPP di Kota Padang

Direksi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) bersama dengan Dewan Pengawas (Dewas) PPDPP sambangi kota Padang dalam rangka monitoring dan evaluasi kepemilikan rumah KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pada masyarakat kota Padang.

Direksi PPDPP bersama Dewas PPDPP ingin memastikan bahwa Program Sejuta Rumah milik pemerintah dapat diterima oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tepat sasaran.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini digelar selama 2 hari, dimulai dari tanggal 20 sampai dengan 21 April 2017. Adapun kegiatan diagendakan dengan melakukan kunjungan lapangan, Rapat Koordinasi bersama dengan mitra kerja daerah di Kota Padang dan pemeriksaan data dan berkas pada bank pelaksana, yaitu Bank Nagari selaku Bank Pemerintah Daerah dan Bank BTN. Kali ini kunjungan lapangan dilaksanakan dengan mengunjungi Perumahan Graha Bungo Pasang dan Perumahan Kandis.

Kunjungan yang dilakukan oleh Jajaran Direksi PPDPP bersama dengan Dewas PPDPP ini mendapatkan resppon yang positif bagi masyarakat kota Padang yang menempati rumah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Keluarga Azwar Anas, yang baru saja memperoleh rumah tersebut satu tahun silam. Azwar yang bekerja di perusahaan swasta ini menyampaikan bahwa proses yang diajukan untuk memperoleh KPR Sejahtera FLPP ini mudah dan cepat “Kami Senang, struktur bangunan rumahnya bagus” ujarnya.

Senada dengan Azwar, bagi keluarga Sopi Zabdi, memperoleh rumah KPR FLPP merupakan suatu keberuntungan “Kalau kita tidak dapat rumah ini, mungkin kami masih menumpang di rumah orangtua” ujar Azwar yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Sosial “Kondisi rumahnya memuaskan, karena itu kami langsung ambil rumahnya” sambungnya.

Dari kunjungan yang dilakukan, PPDPP juga menggelar rapat koordinasi bersama dengan mitra kerja daerah Kota Padang. Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergisitas antara pusat dengan daerah, sekaligus membahas rencana penyaluran dana KPR Sejahtera FLPP Tahun 2017. Hadir dalam rapat tersebut, Perumnas KC. Sumatera Barat, DPD Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Barat, Bank BTN KC. Padang, Bank Nagari, dan DPD Apersi (Asosiasi Perumahan dan Permukiman Indonesia) Sumatera Barat