SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Dewas dan Direksi PPDPP Lakukan Pemantauan dan Evaluasi di Kota Palembang

Palembang – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) adakan kegiatan monitoring dan evaluasi KPR Sejahtera FLPP di Kota Palembang. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh jajaran Dewan Pengawas dan Direksi PPDPP ini diselenggarakan selama 2 hari, dari tanggal 29 hingga 30 Agustus 2018.  Kegiatan ini dipimpin oleh Lana Winayanti, sebagai Ketua Dewan Pengawas diikuti oleh seluruh anggota Dewan Pengawas, dan jajaran Direksi PPDPP.

Kunjungan ini juga didampingi oleh Bank Pelaksana penyalur FLPP, yaitu Bank BTN Cabang Kota Palembang. Beberapa perwakilan Bank BTN Cabang Kota Palembang yang hadir diantaranya Sabrina Cory Ervita sebagai Relationship Manager Consumer (RMC) Bank BTN Cabang Palembang, Rezi Kurnia Sari sebagai Mortage Consumer Financing Unit Head (MCFU) dan Afiqah Balqis sebagai Consumer Financing Marketing (CFM) dari Bank BTN Syari’ah Cabang Kota Palembang.

Monitoring dan evaluasi pertama dilakukan di Perumahan Griya Kenten Sejahtera 6 yang beralamat di Talang Keramat. Sedangkan pada kunjungan kedua, Dewan Pengawas PPDPP dan Direksi PPDPP Perumahan Bersubsidi lainnya di Talang Kramat, Kota Palembang, yaitu Perumahan Griya Swadaya. Dalam kegiatan monev terakhir di Kota Palembang Dewas dan Direksi PPDPP didampingi oleh Zewwy Salim selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Selatan; Muhammad Taher sebagai Wakil Kepala Cabang Bisnis Bank BTN Syari’ah Kota Palembang; dan Perwakilan Direksi dari PT. Puri Jaya Prima selaku pihak pengembang, Andrew.

Selain kunjungan monitoring dan evaluasi, Dewan Pengawas dan Direksi PPDPP juga menggelar rapat internal yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Musi Lima di Hotel Aston, Palembang. Pemerintah berupaya mewujudkannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diamanatkan kepada PPDPP untuk menyalurkan dan mengelola dana perumahan bersubsidi dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PPDPP ke seluruh perumahan subsidi FLPP di seluruh Indonesia ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi agar bantuan pemerintah atas rumah subsidi tepat sasaran dan memastikan kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh Pengembang sesuai dengan standarisasi rumah layak huni bagi MBR yang telah ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).