Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Dewas

 

 

Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP

Ketua Dewas

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas BLU PPDPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 473/KPTS/M/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR tanggal 30 Juni 2016 dan dasar persetujuan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-507/MK.05/2016. Wanita kelahiran Jakarta 22 September 1958 ini juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menyelesaikan pendidikan S1 Arsitektur di ITB pada tahun 1984, S2 Master in City Planning di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge USA pada tahun 1994, dan lulusan S3 dari UOM (University of Melbourne) dengan jurusan Urban Planning. Mengawali karir di Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1986, telah banyak Diklat teknis dan Diklat kepemimpinan yang diikuti. Pembina Utama Muda diperolehnya pada tahun 2012.

Ir. Mirna Amin, MT

Anggota Dewas

Diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas BLU PPDPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 473/KPTS/M/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR tanggal 30 Juni 2016 dan dasar persetujuan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-507/MK.05/2016. Lahir di Jakarta, 29 Juli 1956. Pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak 29 April 2015 dan kini telah memasuki masa pensiun. Merupakan alumni Universitas Indonesia untuk program magister dengan jurusan Ilmu Teknik Sipil Bidang Kekhususan Transportasi. Pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Skala Besar, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kemenpera, Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kemenpera dan Staf Ahli Menteri Bidang Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan. Ibu dari 3 orang anak ini telah mendapatkan penghargaan yang diberikan Presiden RI yaitu Satyalancana Karya Satya 30 Tahun.

Moh. Hatta Ak.MBA

Anggota Dewas

Diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas BLU PPDPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 473/KPTS/M/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR tanggal 30 Juni 2016 dan dasar persetujuan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-507/MK.05/2016. Lahir di Riau pada tanggal 24 Maret 1958. Menempuh pendidikan Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi dan Diploma IV Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN). Menempuh pendidikan pasca sarjana di Finance Acc dan Business Administration pada tahun 1993.
Memulai karirnya di Kementerian Keuangan tahun 1979 di Badan Akuntansi Keuangan Negara. Pada tahun 2008 dilantik sebagai Kepala Bagian Pengadaan di Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada tanggal 28 Agustus 2009 diangkat menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara kemudian pada tanggal 21 Juni 2011 dipercaya untuk menjadi Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal.

Achmad Saefuddin, SH

Anggota Dewas

Diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas BLU PPDPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 473/KPTS/M/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR tanggal 30 Juni 2016 dan dasar persetujuan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-507/MK.05/2016. Lahir di Kutoarjo pada tanggal 5 November 1956. Menempuh pendidikan Sarjana Hukum Perdata di Universitas Indonesia dan meraih gelar sarjananya pada tahun 1985.
Memulai karirnya di Kementerian Keuangan pada tahun 1977 di Direktorat Jenderal Anggaran, kemudian pada tahun 2003 diangkat sebagai Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tapaktuan. Pada tanggal 26 Januari 2007 beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah XXVI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Gorontalo. Beliau pernah bekerja di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004. Kemudian pada 10 Oktober 2011 dipercaya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan pada 11 Juni 2013 dipercaya memimpin Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat. Jabatan terakhir dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ir. Arief Setiabudi Canny

Anggota Dewas

Diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas BLU PPDPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 473/KPTS/M/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementerian PUPR tanggal 30 Juni 2016 dan dasar persetujuan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-507/MK.05/2016. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat 58 tahun silam ini menghabiskan masa kecilnya hingga lulus dari Insititut Teknologi Bandung pada tahun 1981 di Ibu kota Jawa Barat. Mengawali pengabdian menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di tahun 1990, pernah menjabat sebagai Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Gorontalo, Inspektur Wilayah III Badan Pertanahan Nasional RI, dan pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang, Pertanahan, dan Permukiman Kementerian Perumahan Rakyat.