Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Paparkan Kinerja pada Raker Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2017

Direksi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mwnghadiri acara Rapat Kerja (Raker) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Tahun 2017. Dalam Raker yang diselenggarakan pada hari Senin (16/1) di RR. Prambanan, Jakarta.

Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono diberi kesempatan untuk memaparkan bagaimana kinerja PPDPP selama tahun 2016. PPDPP telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan selama kurun waktu 2010 -2016 sebanyak 496.065 unit senilai Rp. 28,22 triliun. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP terbesar disalurkan oleh Bank BTN Konvensional sebesar 87,71% diikuti oleh BTN Syariah 6,34% dan posisi ketiga diambil oleh BRI Syariah sebesar 1,94%. Sementara itu Bank Pembangunan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Bank Papua sebanyak 2.737 unit sepanjang tahun 2010 hingga 2016.

Sementara papar Budi Hartono, dalam periode 2010 hingga 2016 provinsi yang banyak menyerap KPR FLPP adalah Jawa Barat, diikuti Banten dan Jawa Timur. Sedangkan dari sisi jenis pekerjaan, KPR FLPP sebanyak 74 persen banyak diambil oleh swasta, diikuti PNS hanya 13 persen dan wiraswasta sebanyak 8 persen.

Untuk tahun 2017, Budi Hartono menyampaikan bahwa penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan yang akan dikelola lebih transparan, akuntabel, responsibel dan fairness serta melakukan peningkatan Layanan dengan pemberlakuan sistem aplikasi e-FLPP, SLA Pencairan Dana FLPP dari PPDPP ke Bank Pelaksana 3 Hari Kerja, setelah dokumen dinyatakan lengkap. Pemberlakuan sistem host to host antara PPDPP dengan Bank Pelaksana. serta pemberlakuan pelaksanaan Verifikasi dilakukan lebih awal berdasarkan Surat Persetujuan yang diterbitkan Bank Pelaksana. Evaluasi besarnya porsi Dana FLPP. Selain itu juga menghimbau Bank Pelaksana terlibat aktif dalam melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa Penyaluran Dana FLPP tepat sasaran serta aktif kegiatan Pameran Rumah Rakyat dalam rangka Sosialisasi kepada Masyarakat luas.

Raker yang berlangsung hingga sore hari ini, dihadiri oleh semua direktur di lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan serta penutupannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.