Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Direksi PPDPP Turut Menyukseskan Raker Kementerian PUPR

Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Tahun 2017 memasuki hari kedua, Selasa (17/1) di ruang auditorium kantor Kementerian PUPR. Acara yang berlangsung sejak kemarin ini dihadiri oleh Menteri PUPR, Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari seluruh daerah di Indonesia, dan seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk jajaran Direksi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Rapat Kerja yang bertemakan “Membangun Infrastruktur Menuju Pembangunan Yang Berkeadilan” ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga mengisi materi dalam sesi forum tersebut.

Agus Rahardjo dalam materinya berjudul “Pembangunan Infrastruktur Dalam Perspektif KPK” mengajak kepada seluruh birokrasi di Indonesia untuk merubah mindset pada konsep lingkungan strategis, untuk menciptakan keseimbangan birokrasi yang lebih baik, sehingga mampu meredam conflic of interest. KPK mengapresiasikan kinerja Kementerian PUPR yang pada tahun 2016 dinilai baik, dan “Terimakasih, atas prestasi PUPR yg luar biasa, saya mengapresiasikan kinerja Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki, selama 10 tahun ini perkembangannya luar biasa” ujarnya.
Selanjutnya, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN menyampaikan materi mengenai “Ancaman Kejahatan Narkoba pd Lingkungan Kerja”, di akhir sesi dilanjutkan dengan tes urine guna pemeriksaan kandungan zat narkoba kepada seluruh peserta forum maupun seluruh pegawai Kementerian PUPR. “Saya harapkan semuanya (pegawai Kementerian PUPR) negatif, semua harus diperiksa, tidak terkecuali saya (menteri) maupun Sekretaris Jenderal sekalipun” Ujar Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Usai rehat makan siang, forum dilanjutkan dengan laporan kerja tahun anggaran 2016 seluruh unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan penandatanganan kontrak serentak memasuki tahun anggaran 2017. Usai seluruh unit organisasi menyampaikan laporan kinerjanya, Basuki Hadimuljono memberikan apresiasi atas dedikasi & pengorbanan seluruh lini Kementerian PUPR. Dalam sambutan penutupnya, Basuki menyampaikan bahwa tahun ini progress akhir tahun anggaran 2016 Kementerian memperoleh capaian keuangan sebesar 91,3 %. Disamping itu, Basuki juga memberikan semangat terhadap capaian kerja Kementerian PUPR. “Tantangan tidak hanya di pertumbuhan ekonomi saja, salah satu pilarnya adalah jasa konstruksi, dan itu merupakan tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Basuki menambahkan bahwa saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah didesain untuk menghadapi kesenjangan antar wilayah dan antar pendapatan masyarakat. Berbagai program dikeluarkan utk mendukung pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja. Planning & programming harus dilakukan secara cermat agar sasaran dapat lebih tepat dan bermanfaat.

Di tahun 2017, Basuki sampaikan Kementerian PUPR memprioritaskan pada program kerja, operasi dan pemeliharaan harus selalu dilakukan. Menurutnya, membangun menjadi bagus itu sudah biasa, namun memelihara merupakan hal yang lebih bagus. Di akhir penutupan, Basuki mengingatkan budaya kerja Kementerian PUPR, yaitu: mission oriented, teamwork, profesionalism, dan akhlakul karimah dan itu harus diterapkan.(Humas/Sigit)