Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Direksi

 

 

Budi Hartono, SE. MMWALS9872(1)-ed

Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sejak tahun 2013. Dengan Visi menjadikan lembaga penyedia pelayanan pembiayaan perumahan dan pengelola dana yang profesional dan handal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat. Lulusan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini sebelumnya bekerja sebagai Non Subsidize Lending Division Head Bank BTN (Persero) Tbk. Course Study in Housing Finance dan Workhsop on Securitization, dari The Wharton Real Estate Center, University of Pennsylvania Amerika Serikat telah diikuti. Dibawah kepemimpinannya PPDPP telah mengelola dana FLPP sebesar Rp 23,1 T dengan total jumlah rumah yang dibiayai sebanyak 443.688 unit rumah. Konsolidasi internal dan peningkatan layanan kepada semua mitra kerja menjadi fokus tahun ini dari pria kelahiran 5 Mei 1959.

Dzikran Kurniawan Msi.WALS9902-ed

Direktur Keuangan

Kelahiran Mataram 42 Tahun yang lalu. Diangkat sebagai Direktur Keuangan PPDPP pada November 2015 dan bertugas aktif hingga sekarang. Meraih gelar Magister dari Universitas Indonesia: Pascasarjana Ekonomi & Keuangan Syariah pada tahun 2011. Lebih dari dua puluh tahun pengalaman profesional di bidang Audit, Investigasi dan Manajemen Keuangan, Treasury dan Investasi, Perpajakan baik dalam organisasi Pemerintah, Sektor Publik dan Bisnis. Pernah berkiprah dalam pemberantasan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sepuluh tahun dengan beragam penugasan mencakup Strategi Pencegahan dan Pembangunan Good Governance, Investigasi dan Penindakan tindak pidana korupsi seta asset tracing dan loss recovery. Saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pengembangan Profesi pada Asosiasi Auditor Internal. Lebih dari lima sertifikasi profesional dimiliki. Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional, Sertifikasi Wakil Manajer Investasi, CA (Indonesia Chartered Accountant), CPA (Certified Public Accountant), CIA(Certified of Internal Auditor), CFE (Certified of Fraud Examiner) dan CISA(Certified of Information Systems Auditor).

Dyah Tjahjani Saraswati, Ir., M.Si.saraswati-ed

Direktur Utama

Diangkat menjadi Direktur Layanan PPDPP pada tahun 2015. Telah bergabung dengan PPDPP sejak 2013. Memulai karirnya di Direktorat Cipta Karya DPUP Jawa Tengah pada tahun 1983 dan menerima tanda jasa dari Presiden RI Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada 2009. Telah menjabat posisi penting diantaranya sebagai Kasubdit Mobilisasi Dana Dit. Pembiayaan Perum. Ditjen Perkim dan Kepala Divisi Keuangan & Penyaluran Dana Bapertarum PNS, dan berbagai posisi strategis lainnya. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Diponegoro Semarang dengan jurusan Arsitektur dan dari Universitas Indonesia untuk gelar Magister Ilmu Perencanaan & Kebijakan Publik. Telah mengikuti Diklatpim Tk. III untuk Diklat Struktural dan Diklat Fungsional dengan jenis Diklat Technical Assistance in Public Housing for Indonesia yang diselenggarakan oleh Ditjen Cipta Karya.

Nostra Tarigan S.T. ,M.M.WALS9920(1)-ed

Direktur Operasi

Lahir di Kaban Jahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara tahun 1970, menghabiskan masa kecil di Kaban Jahe hingga bangku Sekolah Menengah Atas. Lulus dari SMA Kaban Jahe melanjutkan Studi Teknik Lingkungan Insititut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1995 kemudian meneruskan gelar Magister Manajemen pada tahun 2005. Bapak dari tiga anak ini mengabdi di PU sejak tahun 1997, sejumlah posisi strategis pernah di duduki antara lain Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran, Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan kini aktif sebagai Direktur Operasi PPDPP. Berbagai Diklat baik Struktural maupun Fungsional telah dilaksanakan. Diklat PIM Tk IV dan Diklat PIM Tk. III telah dilakukan dalam mendukung Jabatan Struktural. Seminar Nasional Percepatan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Menuju Kota – Kota Tanpa Kumuh 2020 adalah Diklat terakhir yang telah diikuti dalam mendukung Fungsional Jabatan. Sebagai Direktur Operasi PPDPP ada tiga divisi, yang menjadi perhatian yaitu teknologi informasi, database dan pemantauan & evaluasi.

Rahmat Hidayat, SE, MT, Ph.Dmaharani-ed

Direktur Umum dan Hukum

Lahir di Pamekasan, Jawa Timur pada tanggal 15 Maret 1964. Diangkat menjadi Direktur Umum dan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 334 tahun 2017. Mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Jember, S2 dari Magister Teknik Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung serta S3 dari Universitas Kebangsaan Malaysia.
Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.