SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Direktorat Operasi : Adakan Konsiyering Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi 2016

Divisi Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Operasi, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan rapat internal  di Grand Zuri BSD City Kota Tangerang Selatan selama dua hari Senin – Selasa (18-19/4) lalu. Pertemuan yang dipimpin oleh Direktur Operasi, Nostra Tarigan ini membahas tentang persiapan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi tahun 2016.

Dalam rapat internal ini diusulkan untuk segera menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pemantauan dan evaluasi karena jangkauannya sangat luas. “Sangat diperlukan strategi pemantauan dan evaluasi yang cepat, tepat dan akurat serta efisien,”ujar Nostra Tarigan.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pentingnya untuk segera menetukan motode sampling pemantauan dan evaluasi yang paling tepat sehingga dapat mewakili akurasi hasil sampling 100 persen dan dapat meminimalisir ketidaktepatan sasaran penyaluran KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Selain itu untuk menunjang kelancaran suveyor dalam menjalankan kegiatan pemantauan dan evaluasi  diusulkan menggunakan quisioner dengan alat bantu seperti gadget, android, tab, serta aplikasi berbasis android seperti aplikasi mozaik sehingga kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara mudah, cepat, akurat dan fleksibel.

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara teknis surveyor dapat mengumpulkan database yang dikirim oleh bank penyalur dan dari data pendukung lainnya seperti media infomasi / layanan pengaduan sehingga dilakukan cleansheet, pengelompokkan dan pemetaan data berdasarkan indikasi yang telah ditetapkan.

Dalam rapat pembahasan juga disarankan untuk menggunakan satu metode sampling untuk semua responden dan mengubah indikator selama pemantauan dan evaluasi berlangsung, bahkan jika diperlukan dapat melakukan observasi sebagai catatan tambahan sehingga dapat menghasilkan pemantauan dan evaluasi yang fair. Selain itu juga diusulkan untuk membangun struktur jaringan/koordinator wilayah untuk mempermudah pemantauan.

Selama melakukan pemantauan dan evaluasi Direktorat Operasi menemukan adanya indikasi: penghasilan yang tidak masuk akal; harga jual rumah sama tapi luas tanah berbeda; gaji pokok  MBR < 1 Juta; MBR yang berstatus lajang dan tidak diisi; KTP/ NPWP yang jumlah digitnya kurang; pemakaian listrik dengan token PLN.

Pemantauan dan evaluasi penting dilakukan sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat keberhasilan sebuah program yang diluncurkan pemerintah. (Joana)