SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Dirut PPDPP Tanda Tangani Kontrak Kinerja

Direktur Utama (Dirut) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono bersama dengan 24 Badan Layanan Umum lainnya menandatangani Perjanjian Kontrak Kinerja Tahun 2017 dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan, Marwanto Harjowiryono di kantor Kementerian Keuangan pada hari Rabu (22/2).

Dalam kontrak kinerjanya Dirut Budi menyanggupi akan melaksanakan empat hal sasaran strategis yaitu Pencapaian Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP, Penyaluran Dana Kelolaan, Pendapatan Layanan dan Modernisasi pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menyampaikan dalam sambutannya bahwa BLU diberi kewenangan dan fleksibelitas dalam pengelolaan dana tetapi juga harus sesuai dengan aturan yang ada serta bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.Mampu melakukan efisiensi dalam pengelolaan dana namun tetap memberikan layanan yang terbaik kepada stakeholder.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Perbendaharan, Kementerian Keuangan juga menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 180 tahun 2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Dalam pengantar sosialisasi peraturan ini, Direktur Pembinaan da Pengelolaan Keuangan BLU, Djoko Hendratto menyatakan bahwa BLU adalah sebagai bentuk riil kehadiran negara melalui layanan publik yang berkualitas. “Organisasi publik yang lebih fleksibel, meminimalkan belenggu birokrasi dan berorientasi pada kinerja yang memberikan layanan publik.