Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Ditargetkan 2018, PPDPP Akan Menerapkan Standar SMKI

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali mengadakan Pembahasan tentang Teknis Pendayagunaan Database PPDPP Tahun 2016. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 23 – 25 November mendatang di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Acara ini diselenggarakan oleh Divisi Database Direktorat Operasi.

Tahun 2018, PPDPP menargetkan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), untuk mendapatkan SNI ISO/IEC 27001. Untuk menuju ke arah itu, Divisi Database Direktorat Operasi telah melakukan kajian tentang sistem ini. Dalam kajian tersebut membahas sejauh mana sistem ini bermanfaat bagi organisasi. Selain itu, PPDPP juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pentingnya diterapkan sistem ini di sebuah organisasi.

SMKI ini merupakan suatu standar yang dibuat model untuk penetapan, penerapan, pengoperasian, pemantauan, pengkajian, pemeliharaan dan perbaikan sistem manajemen keamanan informasi.

Perlu disadari kalau data dan informasi yang dimiliki sebuah organisasi merupakan aset yang harus dipelihara dan dijaga. “Data dan informasi pada sebuah organisasi sangat penting karena mencerminkan kinerja, mengandung data rahasia, data pribadi dan informasi publik sehingga harus dilindungi,” ujar Muhammad Nauval menjelaskan.

Untuk itu ke depan, PPDPP akan menerapkan SMKI untuk mengamankan aset dan data informasi terhadap ancaman yang mungkin terjadi di depan. Untuk itu dipersiapkan tata kelola yang baik dan aman dengan menghitung risiko, menerbitkan kebijakan dan mempersiapkan SDM yang handal dalam mengelolanya.

Hadir dalam pertemuan hari kedua ini, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono. Dalam arahannya, Budi berharap PPDPP dapat menjadi Badan Layanan Umum yang profesional, cepat dalam bertindak dan selalu transparan dalam menjalankan pelayanan publiknya.

Menjadi profesional dimulai dari sesama pegawai di PPDPP dan juga ke sesama mitra kerja. “Semua kunci pelayanan yang dilakukan saat ini adalah terletak di IT. Database harus mampu mengadop semua kebutuhan, semua data bisa dijaga dengan baik dan semua memiliki standar internasional,” ujarnya semangat