Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Bersama PPDPP Selenggarakan Raker TA 2016

Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat kerja bersama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PUPR), di Simalungun, Sumatera Utara, dari tanggal 27 – 30 November mendatang.

Dalam laporan panitia, Agus Sulaiman menyampaikan bahwa rapat kerja (Raker) ini diwakili oleh seluruh pejabat di lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR , baik dari eselon IV hingga eselon I sejumlah 150 peserta. Raker ini menghadirkan tenaga ahli dari tiap Dirjen terkait guna evaluasi kinerja tahun 2016 hingga pembahasan strategi program sejuta rumah tahun 2017.

Rapat kerja dibuka oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan yang diwakili oleh Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Eko D. Heripoerwanto. Rapat Kerja ini juga turut dihadiri oleh beberapa rekanan kerja seperti Bank Pelaksana Bank BTN Cabang Sumatera Utara hingga Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Dalam pembukaannya, Eko menyampaikan bahwa maksud diselenggarakan raker ini adalah untuk menindaklanjuti, mengevaluasi, dan menyiapkan rencana kerja tahun 2017 mendatang seperti penyusunan rencana kerja hingga lelang. Rapat yang digelar ini akan mengevaluasi masing-masing unit kerja, mengenai kinerja, target, dan realisasi anggaran 2015 – 2016 berikut dengan kendala yang selama ini ditemui untuk ditindaklanjuti dalam menyusun strategi kerja mendatang.

“Untuk kegiatan di 2018 kami minta setiap unit kerja menyampaikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target dan anggaran tahun 2018 serta usulan rincian komponen tahun anggaran 2018 dan beberapa isu strategis,” kata Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto saat membuka acara tersebut.

Untuk program Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan di Renstra Kementerian PUPR masuk dalam output Sasaran Strategis 4 (SS4). “Output SS4 ini adalah meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman,” ujar Eko.

Menurutnya, SS4 ini dibagi lagi menjadi Sasaran Strategis Sembilan (SS9) yaitu meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan. SS9 ini kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sasaran program yaitu meningkatnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan. Kemudian menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Reviu renstra Kementerian PUPR ini masih dalam pembahasan bersama dengan Pusat Perencanaan Infrastruktur Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR.