SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

DJPI dan PPDPP Adakan Pertemuan Dengan ASN Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk Dalam Rangka Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan ASN

Dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah terus menggencarkan dan meningkatkan program sosialisasi bersifat edukatif dan informatif yang bekerjasama dengan seluruh pihak terkait, baik dengan Instansi Pemerintah Daerah ataupun Perusahaan Swasta. Kementerian PUPR melalui Direktrorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) bersama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan kegiatan Business Gathering dalam bentuk seminar dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Acara yang diselenggarakan di Hotel Grand Surya Kota Kediri pada Jum’at 28 Juni 2019 ini terselenggara berkat kerjasama antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Acara ini diikuti oleh 180 peserta dari ASN serta masyarakat umum yang berasal dari Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini hadir pula Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Jatim dan beberapa Perusahaan Pengembang Perumahan Subsidi yang siap memberikan informasi bagi peserta seminar terkait syarat dan cara mengajukan KPR Subsidi serta lokasi perumahan susidi dan harga rumah tersebut.

Acara yang dimulai sejak pukul 8 pagi ini dihadiri oleh Pejabat dari Pemerintah Pusat Kementerian PUPR, Diantaranya Direktur Jenderal DJPI, Eko D Heripoerwanto yang didampingi oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan DJPI, Adang Sutara; sekaligus hadir Kepala Divisi Pemasaran PPDPP, Alfian Arief. Sedangkan Pejabat Pemerintah Daerah yang hadir dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari Walikota Kediri, Kasubdit Bidang Perekonomian, Eny Endaryati; dan Bupati Kabupaten Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.

Berdasarkan laporan ketua Panitia penyelenggara kegiatan ini, Acep Atmaja yang juga selaku Kasubdit Penyiapan dan Kerjasama DJPI, terselenggaranya acara ini sebagai tindak lanjut hasil pendataan kebutuhan rumah ASN melalui aplikasi RUMI mobile, serta menindaklanjuti surat Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR No. RU.02.01-DP/290, perihal Penyelenggaraan Roadshow Business Gathering Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi ASN. Dalam pertmuan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam hal percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan antara Bank Pembangunan Daerah BPD Jawa Timur dan Perwakilan ASN Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk.

Dalam sambutannya, Eko D Heripoerwanto menyampaikan bahwa terselenggaranya acara ini akan dikemas dalam bentuk Penyampaian kebijakan dan program dalam forum pertemuan antara pemangku kepentingan, dalam hal ini yaitu Perbankan, Pengembang dan calon debitur. Selanjutnya Eko juga menyampaikan laporan kinerja pemerintah yang telah disalurkan melalui bantuan pembiayaan perumahan sejak tahun 2015 hingga saat ini selama periode Pemerintahan Jokowi baik itu melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ataupun Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar 775.000 unit rumah atau senilai 21 Triliun rupiah. Adapun tahun di 2019 ini Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan Perumahan secara Nasional baik dalam bentuk FLPP, SSB, Bantuan Pembiayaan Perumahan yang Berbasis Tabungan (BP2PT) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar 11,5 triliun rupiah.