Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

DKI Terapkan BPHTB 0%

Seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 tentang Pembebasan 100% Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena julal beli atau pemberian hak baru pertama kali dan atau pengenaan 0% bea perolehan hak atas atanah dan bangunan karena peristiwa waris atau hibah wasiat dengan nilai jual objek pajak sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) maka penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk properti Rp2 miliar ke bawah berlaku.Ketentuan berlaku semenjak pergub ini ditandatangani tanggal 21 Oktober 2016 lalu.

Aturan tersebut berlaku bagi jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dan atau bea waris atau hibah wasiat dengan nilai jual sampai dengan Rp2 miliar.

Sebelumnya pemilik properti harus membayar sebesar 5% dari nilai aset untuk mengajukan BPHTB. Sehingga banyak dari pemilik aset mengurungkan niat mereka untuk mengurus sertifikat atas aset mereka.””Penghapusan BPHTB ini diharapkan akan mendorong kenaikan penjualan properti baik rumah baru maupun seken,”ujar Wasudewan, Country Manager Rumah. Com.

Di sisi lain konsumen juga akan sangat terbantu karena tidak perlu khawatir untuk biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus properti mereka, sementara dari sisi pengembang akan meningkatkan penjualan karena sebagian biaya yang seharusnya ditanggung konsumen menjadi berkurang.Ini tentunya membawa angin segar bagi properti di Indonesia ke depan khususnya DKI Jakarta.