Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Dua Rusunawa Kementerian PUPR di Jatim Diresmikan

Jakarta –Dua Rusunawa yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya di Banyuwangi dan Kediri, Jawa Timur diresmikan. Kedua Rusunawa diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengingatkan agar para penghuni menyesuaikan diri, sebab tinggal di hunian vertikal berbeda dengan rumah tapak. Salah satu kuncinya, kata Basuki, ialah sikap toleransi.

“Tinggal di rusun akan mengubah cara hidup kita. Harus banyak empati agar tinggal di rusun juga nyaman,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Rusunawa yang diresmikan adalah Rusunawa Dandangan di Kota Kediri pada 29 Desember 2017. Peresmian dilakukan oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan dihadiri oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Rina Farida mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Pembangunan Rusunawa tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sudah rampung pada 2011 sebanyak 2 twin blok dan sudah dihuni warga. Kemudian dilanjutkan tahap kedua yang jumlahnya 3 twin blok dengan kapasitas 954 unit diperuntukan bagi MBR Kota Kediri diantaranya dari Kelurahan Dandangan, Ngadirejo, Balowerti dan Semampir.

Kelima twin blok tersebut sudah dihibahkan oleh Kementerian PUPR kepada Pemda Kota Kediri.

“Saya sampaikan apresiasi kepada Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR yang telah membangun rusunawa ini. Kondisinya bagus jadi menurut saya tempat ini lebih baik disebut dengan Apartemen Rakyat,” kata Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar.

Rusunawa ini telah dilengkapi listrik, air bersih dan taman yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat bercengkrama dan bersosialisasi, masjid, dan sarana pendidikan.

Rusunawa di Banyuwangi

Rusunawa kedua yakni Rusunawa Klatak Kalipuro, di Kabupaten Banyuwangi yang diresmikan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada 28 Desember 2017 lalu.

Rusunawa Klatak terdiri dari 2 tower dengan tipe 24 berkapasitas sebanyak 198 unit. Rusunawa ini memiliki unit yang khusus diperuntukan bagi para penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.

Dalam sambutannya Rina Farida mengatakan Rusunawa telah dilengkapi listrik, air bersih, lahan parkir, aula warga, dan pagar keliling.
“Dengan telah dihuninya Rusunawa, para penghuni dan warga sekitar dapat merawat dan memanfaatkannya dengan baik secara berkelanjutan,” kata Rina Farida saat acara peresmian.

Selain sebagai hunian, diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, keagamaan dan kesehatan masyarakat. Rusunawa dibangun dengan menggunakan anggaran Kementerian PUPR senilai Rp 23 miliar dimana lahan disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi seluas 1 hektar.

“Ini kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kami yang menyiapkan lahan, sedangkan pemerintah pusat melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR yang membangun rusunawa ini. Saya lihat kualitas rusunawa cukup bagus rapi dan dilihat dari luar juga menarik. Pemda memberikan tempat dan lokasi yang strategis,” kata Bupati Banyuwangi Azwar Anas.(*) Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR